1

Produk Hukum Pusat

2

Produk Hukum Daerah

3

Non Peraturan

4

Link Terkait
Pencarian Produk Hukum
Peraturan Daerah - 2005
Peraturan Daerah no. 1 tahun 2005 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

Abstrak :

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

Peraturan Daerah - 2005
Peraturan Daerah no. 3 tahun 2005 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Abstrak :

Peraturan Daerah - 2005
Peraturan Daerah no. 2 tahun 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Abstrak :

Peraturan Daerah - 2005
Peraturan Daerah no. 4 tahun 2005 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO5

Abstrak :

Peraturan Daerah - 2005
Peraturan Daerah no. 5 tahun 2005 PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR ) BINTAN

Abstrak :

Peraturan Daerah - 2005
Peraturan Daerah no. 6 tahun 2005 KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

Abstrak :

Peraturan Daerah - 2005
Peraturan Daerah no. 7 tahun 2005 RETRIBUSI PARKIR

Abstrak :

Peraturan Daerah - 2006
Peraturan Daerah no. 1 tahun 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Abstrak :

Peraturan Daerah - 2006
Peraturan Daerah no. 2 tahun 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2OO5 TENTANG KEDIUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

Abstrak :

Peraturan Daerah - 2006
Peraturan Daerah no. 3 tahun 2006 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Abstrak :

Berita
Bupati Bintan Tanda Tangani MoU Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha

Media Centre Bintan – Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan Sigit Prabowo SH MH disaksikan Wakil Kejaksaan Tinggi Negeri Prov Kepri A Muh Taufik menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemkab Bintan dan Kejaksaan Negeri Bintan Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang…

Selengkapnya....
Berita
LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

Dompak, 17 Oktober 2019. Dalam Rangka Mewujudkan Masyarkat Kepulauan Riau yang Paham, Sadar dan Taat Hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maka diselenggarakanlah " LOMBA KADARKUM TINGKAT PROVINSI…

Selengkapnya....
Berita
Bintan Raih Anugrah Penghargaan JDIH Pemda Pertama Se-Kepulauan Riau terintegrasi 100% Dengan JDIHN

Kemenkumham Wilayah Kepulauan Riau menggelar kembali Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Se-kepulauan Riau yang dilaksanakan pada hari kamis 10/9 bertempat di Aula Ismail Saleh, Lantai II Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau, dalam acara tersebut di hadiri undangan dari beberapa Pemimpin Daerah, perwakilan Kabupaten Kota Se-Kepulauan…

Selengkapnya....

BAGIAN HUKUM - SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

{{('Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum, sehingga Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan bertindak sebagai Anggorta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.')}}'

Rekap Peraturan
Bentuk PeraturanJumlah
Keputusan Bupati 2
Peraturan Bupati 359
Peraturan Daerah 143
Total Peraturan504
Sekapur Sirih
Loading . . .

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya kami Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dapat merampungkan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau yang disingkat dengan JDIH Kabupaten Bintan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 pasal 1 (satu), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional adalah : "wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat“. Sebagai anggota JDIH Nasional, JDIH Kabupaten Bintan berusaha menyajikan informasi Hukum sebagaiman tertuang dalam Peraturan Presiden ini.

Kami mengharapkan masyarakat Kabupaten Bintan pada umumnya, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bintan khususnya dapat memanfaatkan informasi yang tersedia di website ini dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sehingga jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Bintan sesuai dengan norma-norma hukum yang telah kita sepakati

Hormat Kami,


Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan

GOVERNMENt PUBLIC RELATIONS (GPR)