JDIH
Home
(current)
Profil
Sejarah Kabupaten Bintan
Sejarah JDIH
Visi Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
SOP
Sambutan Kabag Hukum
Struktur Organisasi
Pengelola JDIH
SK TIM Teknis
Bantuan Hukum
Litigasi
Non litigasi
Grafik
Peraturan daerah
Peraturan bupati
Keputusan bupati
Tentang
Galeri
Kontak
Bahasa
1
Produk Hukum Pusat
2
Produk Hukum Daerah
3
Non Peraturan
4
Link Terkait
Detail Peraturan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Tempat penetapan : DKI Jakarta
Tanggal penetapan : 2012-03-20
Tanggal pengundangan : 2012-03-20
Bentuk Peraturan
PERATURAN PRESIDEN
Nomor Peraturan
33
Tahun
2012
Judul
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Katalog
-
Sumber
JDIH Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN LN 2012 (82) : 10 Hlm
Subjek
JDIHN - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Status Akhir
Berlaku
Catatan Status
.
-
Urusan pemerintahan
-
Bidang hukum
-
Bahasa
INDONESIA
TEU Badan
Indonesia.Presiden(2009-2014:Susilo Bambang Yudhoyono)
Pemrakarsa
JDIH Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
Penandatangan
Susilo Bambang Yudhoyono
Abstrak
Download Abstrak
Peraturan Terkait
.
-
Dokumen terkait
-
Hasil Uji MK
.
-
Produk Hukum Pusat
×
Undang-undang
PERPU
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Perundang-undangan Kementerian / Non Kementerian
Konvensi/Perjanjian Internasional
Putusan Pengadilan
Produk Hukum Daerah
×
Peraturan Daerah
Peraturan Bupati
Non Peraturan
×
Bintan dalam Angka
RPJP Kabupaten Bintan
RPJMD Kabupaten Bintan
Link Terkait
×
BPHN
JDIHN
JDIH Provinsi Kepri
JDIH Kota Tanjungpinang
JDIH Kota Batam
JDIH Natuna
JDIH Anambas