1

Produk Hukum Pusat

2

Produk Hukum Daerah

3

Non Peraturan

4

Link Terkait

VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN 

VISI

Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera

Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di

Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan

 MISI

  1. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.
  2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas,terintegrasi dan merata.
  3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
  4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.
  5. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat.
  6. Mengoptimalkan pemberdayaan masayarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
  7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan.
  8. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

 

 

 

VISI DAN MISI JDIH KABUPATEN BINTAN 

Visi

Terwujudnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan berbasis elektronik yang siap menyajikan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara akurat, cepat dan lengkap sesuai dengan standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi  hukum

Misi

Mendukung Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menjadi wadah kepada organisasi perangkat daerah dan masyarakat dalam mencari produk hukum Kabupaten Bintan

Menyajikan dan menyebarluaskan Dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat secara cepat, update, dan akurat.

Mengoptimal pemanfaat kemajuan teknologi informasi dalam pengelolaan Dokumentasi dan informasi Hukum

Mendukung terwujudnya aparatur Pemerintah Daerah yang paham hukum, dan taat hukum dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.