JDIH BINTAN

Peraturan Bupati

No	Bentuk	Nomor Peraturan	Judul	Katalog	Abstrak	Status Akhir	Unduh	Lampiran
1	Peraturan Bupati	2 / 2018	Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha			Baru		Tidak ada Lampiran
2	Peraturan Bupati	60 / 2017	Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan/atau Alat Berat			Baru		Tidak ada Lampiran
3	Peraturan Bupati	5 / 2018	Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha			Baru		Tidak ada Lampiran
4	Peraturan Bupati	1 / 2006	Unit Peiaksana Teknis (upt) Pendataan Dan Penagihan Badan Pengeloi.aan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Di Kijang, Kawal Dan Tanjung Uban			Baru		Tidak ada Lampiran
5	Peraturan Bupati	2 / 2006	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau			Baru		Tidak ada Lampiran
6	Peraturan Bupati	3 / 2006	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau			Baru		Tidak ada Lampiran
7	Peraturan Bupati	4 / 2006	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau			Baru		Tidak ada Lampiran
8	Peraturan Bupati	6 / 2006	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (upt ) Pengujian Kei.jdaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Riau			Baru		Tidak ada Lampiran
9	Peraturan Bupati	7 / 2006	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pelayanan Teknis (upt) Pengembangnan Perikanan Dan Kelautan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Riau			Baru		Tidak ada Lampiran
10	Peraturan Bupati	8 / 2006	Pemberian Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (ukl) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (upl)			Baru		Tidak ada Lampiran
11	Peraturan Bupati	9 / 2006	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pamerintah Kabupaten Kepulauan Riau			Baru		Tidak ada Lampiran
12	Peraturan Bupati	10 / 2006	Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
13	Peraturan Bupati	11 / 2006	Besaran Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Dan Tata Cara Pemberian Uang Perangsang Dari Biaya Pemungutan Pajak Daerah			Baru		Tidak ada Lampiran
14	Peraturan Bupati	12 / 2006	Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut			Baru		Tidak ada Lampiran
15	Peraturan Bupati	13 / 2006	Pedoman Pengajuan, Penyerahan Data Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik			Baru		Tidak ada Lampiran
16	Peraturan Bupati	16 / 2006	Uraian Tugas Sekretariat, Bidang , Sub Bagian , Sub Bidang Dan Seksi Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan			Baru	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
17	Peraturan Bupati	17 / 2006	Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
18	Peraturan Bupati	21 / 2006	Organisasi Dana Tata Kerja Teknis Kebersihan Dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
19	Peraturan Bupati	22 / 2006	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Umum Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
20	Peraturan Bupati	23 / 2006	Penataan Lahan Pasca Tambang			Baru		Tidak ada Lampiran
21	Peraturan Bupati	26 / 2006	Pedoman Dan Mekanisme Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Kabupaten Bintan			Baru	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
22	Peraturan Bupati	29 / 2006	Pengangkutan / Penjualan Bahan Galian Golongan C Untuk Keperluan Antar Pulau Dan Ekspor			Baru		Tidak ada Lampiran
23	Peraturan Bupati	1 / 2007	Master Plan Bandar Seri Bentan Dan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu			Baru		Tidak ada Lampiran
24	Peraturan Bupati	2 / 2007	Batas Wilayah Kelurahan Gunung Lengkuas, Kelurahan Kijang Kota, Kelurahan Sungai Lekop Dan Kelurahan Sijngai Enam Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
25	Peraturan Bupati	3 / 2007	Petunjuk Teknis Penguatan Modal Usaha Nelayan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Di Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
26	Peraturan Bupati	5 / 2007	Standar Pelayanan Minimum (spm) Perpanjangan Ktp Dan Akte Kelahiran Gratis			Baru		Tidak ada Lampiran
27	Peraturan Bupati	6 / 2007	Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Kartu Tanda Pependuduk ( Ktp ) Dan Akte Kelahiran Gratis			Baru		Tidak ada Lampiran
28	Peraturan Bupati	8 / 2007	Uang Duka Dan Biaya Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
29	Peraturan Bupati	10 / 2007	Pembentukan Staf Khusus Bupati			Baru		Tidak ada Lampiran
30	Peraturan Bupati	11 / 2007	Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (ppk) Mandiri Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
31	Peraturan Bupati	12 / 2007	Pengelolaan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
32	Peraturan Bupati	13 / 2007	Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintah Dari Bupati Kepada Camat			Baru		Tidak ada Lampiran
33	Peraturan Bupati	14 / 2007	Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelaiitikaiy Dan Pemberhentian Kepala Desa			Baru		Tidak ada Lampiran
34	Peraturan Bupati	15 / 2007	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2oo8			Baru		Tidak ada Lampiran
35	Peraturan Bupati	16 / 2007	Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun 2oo7			Baru		Tidak ada Lampiran
36	Peraturan Bupati	18 / 2007	Kerja Lembur, Pemberian Uang Lembur Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembtur Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap (ptt) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
37	Peraturan Bupati	20 / 2007	Petunjuk Pilaksanaan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( Ktp ) Dan Akte Kelahiran Gratis Di Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
38	Peraturan Bupati	21 / 2007	Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa Se - Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
39	Peraturan Bupati	22 / 2007	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
40	Peraturan Bupati	23 / 2007	Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
41	Peraturan Bupati	2 / 2008	Izin Penyediaan Ketenagalistrikan Yang Tidak Terhubung Jaringan Transmisi Nasional (jtn) Di Wilayah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
42	Peraturan Bupati	3 / 2008	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (rtlh) Program Pembersadaan Fakir Miskin (p2tm) Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
43	Peraturan Bupati	7 / 2008	Batas Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
44	Peraturan Bupati	8 / 2008	Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Eksport Dan Penjualan Antar Pulau Untuk Bahan Galian Golongan C Pada Perusahaan Pertambangan Di Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
45	Peraturan Bupati	10 / 2008	Petunjuk Teknis Dana Bantuan Isodal Koperasi Karyawan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Karyawan Di Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
46	Peraturan Bupati	12 / 2008	Pedoman Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga			Baru		Tidak ada Lampiran
47	Peraturan Bupati	13 / 2008	Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembancan Kecamatan (ppk) Otonomi Bintan Tahun Anggaran 2008			Baru		Tidak ada Lampiran
48	Peraturan Bupati	17 / 2008	Besaran Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Dan Tata Cara Pemberian Uang Pemngsang Dari Biaya Pemungutan Pajak Daerah			Mencabut	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
49	Peraturan Bupati	20 / 2008	Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Bintan Tahun 2oo8			Baru		Tidak ada Lampiran
50	Peraturan Bupati	21 / 2008	Petunjuk Teknis Pengawasan Penyaluran Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (bbm) Jenis Bensin Dan Solar			Baru		Tidak ada Lampiran
51	Peraturan Bupati	22 / 2008	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Ternak Sapi Penggemukkan Kabupaten Bintan Tahun 2oo8			Baru		Tidak ada Lampiran
52	Peraturan Bupati	23 / 2008	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Ternak Ayam Buras Kabupaten Bintan Tahun 2oo8			Baru		Tidak ada Lampiran
53	Peraturan Bupati	24 / 2008	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Sayur Ekspor Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo8			Baru		Tidak ada Lampiran
54	Peraturan Bupati	25 / 2008	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Padi Polybag Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo8			Baru		Tidak ada Lampiran
55	Peraturan Bupati	27 / 2008	Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertaman Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo8			Baru		Tidak ada Lampiran
56	Peraturan Bupati	1 / 2009	Tugas Dan Fungsi Staf Ahli Bupati			Mencabut		Tidak ada Lampiran
57	Peraturan Bupati	2 / 2009	Uraian Tugas Bagian Dan Sub Bagian Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan	Mencabut Peraturan Bupati Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau		Mencabut		Tidak ada Lampiran
58	Peraturan Bupati	3 / 2009	Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian Dan Seksi Pada Dinas Daerah Kabupaten Bintan	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi pada Dinas Dearah Kabupaten Bintan		Mencabut		Tidak ada Lampiran
59	Peraturan Bupati	5 / 2009	Uraian Tugas Kepala Satuan, Sub Bagian Dan Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
60	Peraturan Bupati	6 / 2009	Uraian Tugas Sekretariat, Sub Bagian Dan Seksi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
61	Peraturan Bupati	7 / 2009	Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
62	Peraturan Bupati	8 / 2009	Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Camat			Baru		Tidak ada Lampiran
63	Peraturan Bupati	9 / 2009	Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Promosi,investasi Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
64	Peraturan Bupati	10 / 2009	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo9			Baru		Tidak ada Lampiran
65	Peraturan Bupati	11 / 2009	Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran			Baru		Tidak ada Lampiran
66	Peraturan Bupati	13 / 2009	Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang Mbupaten Binitan Tahun 2a09 -2014			Baru	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
67	Peraturan Bupati	14 / 2009	Standar Pelayanan Publik Pada Kecamatan Dan Kelurahan / Desa Di Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
68	Peraturan Bupati	15 / 2009	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Promosi, Investasi Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
69	Peraturan Bupati	16 / 2009	Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2o09			Baru		Tidak ada Lampiran
70	Peraturan Bupati	17 / 2009	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo9			Baru		Tidak ada Lampiran
71	Peraturan Bupati	18 / 2009	Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa Kelurahan Tahun Anggaran 2009			Baru		Tidak ada Lampiran
72	Peraturan Bupati	19 / 2009	Pelaksanaan Tugas Supervisor, Operator, Validator Dan Registor Siak			Baru		Tidak ada Lampiran
73	Peraturan Bupati	20 / 2009	Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dan Hibah Pemerintah Kabupatan Bintan Tahun Anggaran 2oo9			Baru		Tidak ada Lampiran
74	Peraturan Bupati	25 / 2009	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
75	Peraturan Bupati	27 / 2009	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahtin 2oo9 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo9			Mengubah		Tidak ada Lampiran
76	Peraturan Bupati	28 / 2009	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
77	Peraturan Bupati	29 / 2009	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rkpd) Kabupaten Bintan Tahun 2oio			Baru		Tidak ada Lampiran
78	Peraturan Bupati	31 / 2009	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan Kabupaten Bintan Tahun 2oo9			Baru		Tidak ada Lampiran
79	Peraturan Bupati	32 / 2009	Master Plan Bandar Seri Bentan Dan Master Planpengemabangan Kawasan Wisata Terpadu			Baru		Tidak ada Lampiran
80	Peraturan Bupati	33 / 2009	Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Bintan Tahun 2oo9			Baru		Tidak ada Lampiran
81	Peraturan Bupati	34 / 2009	Pedoman Tata Cara Pencairan Serta Pengelolaan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan ( Djpl) Dan Dana Kepedulian Terhadap Tviasyarakat ( Dktm ) Untuk Mineral Bukan Logam Dan Mineral Logam Di Wilayah Pertambangan			Baru		Tidak ada Lampiran
82	Peraturan Bupati	35 / 2009	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2oo9 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Peisksaitia Teknis Pada Dinas Daerah Dan Letbaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
83	Peraturan Bupati	36 / 2009	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahtin 2o09 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo9			Mengubah		Tidak ada Lampiran
84	Peraturan Bupati	39 / 2009	Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
85	Peraturan Bupati	40 / 2009	Pedoman Alokasi Danai Pengelolaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah			Mencabut		Tidak ada Lampiran
86	Peraturan Bupati	41 / 2009	Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
87	Peraturan Bupati	42 / 2009	Pengelolaan Bintan Radio Fm Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
88	Peraturan Bupati	43 / 2009	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah Langsung Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama (lkm Kube) Sejahtera Program Pemberdayaan Fakir Miskin (p2fm) Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
89	Peraturan Bupati	44 / 2009	Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Yang Berasal Dari Usaha Dan Atau Kegiatan Penghasii, Limbah Di Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
90	Peraturan Bupati	46 / 2009	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2oo9 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
91	Peraturan Bupati	2 / 2010	Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Pada Setiap Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
92	Peraturan Bupati	3 / 2010	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
93	Peraturan Bupati	4 / 2010	Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa Kelurahan Tahun Anggaran 2o1o			Baru		Tidak ada Lampiran
94	Peraturan Bupati	5 / 2010	Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan			Baru	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
95	Peraturan Bupati	6 / 2010	Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2o1o			Baru		Tidak ada Lampiran
96	Peraturan Bupati	8 / 2010	Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Dasar (bosda)			Baru		Tidak ada Lampiran
97	Peraturan Bupati	10 / 2010	Dana Alokasi Umum Desa Tahun Anggaran 2o10			Mencabut		Tidak ada Lampiran
98	Peraturan Bupati	11 / 2010	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2oio			Mencabut		Tidak ada Lampiran
99	Peraturan Bupati	12 / 2010	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Modal Usaha Perikanan Dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Bintan Tahun 2o1o			Baru		Tidak ada Lampiran
100	Peraturan Bupati	13 / 2010	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2oo9 Tentang Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
101	Peraturan Bupati	15 / 2010	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rkpd) Kabupaten Bintan Tahun 2o11			Baru		Tidak ada Lampiran
102	Peraturan Bupati	17 / 2010	Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Baru		Tidak ada Lampiran
103	Peraturan Bupati	18 / 2010	Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Ayam Buras Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2o1o			Baru		Tidak ada Lampiran
104	Peraturan Bupati	19 / 2010	Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2o1o			Baru		Tidak ada Lampiran
105	Peraturan Bupati	22 / 2010	Pedoman Kegiatan Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebunan Dan Pengembangan Karet Unggul Program Pengembangan Agribisnis Kabupaten Bintan Tahun 2o1o			Baru		Tidak ada Lampiran
106	Peraturan Bupati	24 / 2010	Perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2o1o Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa Kelurahan Tahun Anggaran 2olo			Mengubah		Tidak ada Lampiran
107	Peraturan Bupati	25 / 2010	Rencana Zonasi Dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (kkld) Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
108	Peraturan Bupati	26 / 2010	Batas Wilayaii Kecamatan Bintan Utara Dan Seri Kuala Lobamkabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
109	Peraturan Bupati	27 / 2010	Batas Wilayah Kecamatan Bintan Pesisir Dan Kecamatain Mantang Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
110	Peraturan Bupati	29 / 2010	Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Telaih Memiliki Izin Dan Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
111	Peraturan Bupati	30 / 2010	Pedoman Kegiatan Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Pertanian Kegiatan Pengembangan Sayur.sayuran Dan Tanaman Hias Raphis Excelsa Program Pengembangan Agribisnis Kabupaten Bintan Tahun 2oio			Baru	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
112	Peraturan Bupati	1 / 2011	Pedoman Tenaga Honorer Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabiupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
113	Peraturan Bupati	2 / 2011	Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
114	Peraturan Bupati	3 / 2011	Pedoman Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga			Mencabut		Tidak ada Lampiran
115	Peraturan Bupati	4 / 2011	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011			Baru		Tidak ada Lampiran
116	Peraturan Bupati	5 / 2011	Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial , Hibah Dan Tak Terduga Pemerinth Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011			Baru		Tidak ada Lampiran
117	Peraturan Bupati	6 / 2011	Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
118	Peraturan Bupati	7 / 2011	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desatahun Anggaran 2o11			Baru		Tidak ada Lampiran
119	Peraturan Bupati	8 / 2011	Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2011			Baru		Tidak ada Lampiran
120	Peraturan Bupati	9 / 2011	Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Pada Setiap Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
121	Peraturan Bupati	11 / 2011	Dana Alokasi Umum Desa Tahun Anggaran 2011			Mencabut		Tidak ada Lampiran
122	Peraturan Bupati	12 / 2011	Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian Lpg Tabung 3 Kg Di Kab. Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
123	Peraturan Bupati	14 / 2011	Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
124	Peraturan Bupati	15 / 2011	Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
125	Peraturan Bupati	16 / 2011	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
126	Peraturan Bupati	17 / 2011	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (rs-rtlh) Tahun Anggaran 2011			Baru		Tidak ada Lampiran
127	Peraturan Bupati	18 / 2011	Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemertntah (lakip) Dilingkungan Ppemerintah Kabupaten Bintan			Baru	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
128	Peraturan Bupati	18 / 2011	Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemertntah (lakip) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
129	Peraturan Bupati	20 / 2011	Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
130	Peraturan Bupati	21 / 2011	Pedoman Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/uazah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
131	Peraturan Bupati	22 / 2011	Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pengelolaan Pendapatan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (ppk-blud) Bertahap Unit Kerja Puskesmas Teluk Sebong Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
132	Peraturan Bupati	23 / 2011	Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendataan Dan Penagihan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
133	Peraturan Bupati	24 / 2011	Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Umum Sekolah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
134	Peraturan Bupati	25 / 2011	Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Infrastruktur Jalan Dan Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Um			Baru		Tidak ada Lampiran
135	Peraturan Bupati	26 / 2011	Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
136	Peraturan Bupati	27 / 2011	Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Laut Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
137	Peraturan Bupati	28 / 2011	Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
138	Peraturan Bupati	29 / 2011	Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
139	Peraturan Bupati	30 / 2011	Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
140	Peraturan Bupati	36 / 2011	Persyaratan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol			Baru		Tidak ada Lampiran
141	Peraturan Bupati	37 / 2011	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2011			Mengubah		Tidak ada Lampiran
142	Peraturan Bupati	43 / 2011	Infrastruktur Jalan			Baru		Tidak ada Lampiran
143	Peraturan Bupati	1 / 2012	Penyelenggaraan Pelayanan Pirizinan Pada Terpadu Satu Pintu Badan Penananaman Modal Dan Promisi Daerah Kabupaten Binta			Mencabut		Tidak ada Lampiran
144	Peraturan Bupati	2 / 2012	Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
145	Peraturan Bupati	3 / 2012	Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
146	Peraturan Bupati	4 / 2012	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahtahun Anggaran 2012			Baru		Tidak ada Lampiran
147	Peraturan Bupati	8 / 2012	Petunjuk Pelaksanaanbantuan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
148	Peraturan Bupati	9 / 2012	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penguatan Modal Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
149	Peraturan Bupati	37 / 2012	Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
150	Peraturan Bupati	38 / 2012	Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan			Baru		Tidak ada Lampiran
151	Peraturan Bupati	39 / 2012	Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran			Baru		Tidak ada Lampiran
152	Peraturan Bupati	40 / 2012	Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
153	Peraturan Bupati	41 / 2012	Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
154	Peraturan Bupati	52 / 2012	Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
155	Peraturan Bupati	53 / 2012	Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
156	Peraturan Bupati	54 / 2012	Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Penghapusan Pajak Daerah Beserta Sanksi Administrasinya			Baru		Tidak ada Lampiran
157	Peraturan Bupati	55 / 2012	Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
158	Peraturan Bupati	56 / 2012	Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
159	Peraturan Bupati	3 / 2013	Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
160	Peraturan Bupati	5 / 2013	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun			Baru		Tidak ada Lampiran
161	Peraturan Bupati	6 / 2013	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (rs-rtlh) Tahun Anggaran 2013			Baru		Tidak ada Lampiran
162	Peraturan Bupati	7 / 2013	Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Nenumbuh Kembangkan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2013			Baru		Tidak ada Lampiran
163	Peraturan Bupati	8 / 2013	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014			Baru		Tidak ada Lampiran
164	Peraturan Bupati	9 / 2013	Kebutuhan Dah Harga Eceran Tinggi (het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2013			Baru	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
165	Peraturan Bupati	10 / 2013	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013			Baru		Tidak ada Lampiran
166	Peraturan Bupati	17 / 2013	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah			Baru		Tidak ada Lampiran
167	Peraturan Bupati	18 / 2013	Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah			Baru		Tidak ada Lampiran
168	Peraturan Bupati	21 / 2013	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintan Sejahtera Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
169	Peraturan Bupati	27 / 2013	Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
170	Peraturan Bupati	30 / 2013	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rkpd) Kabupaten Bintan Tahun 2014			Baru		Tidak ada Lampiran
171	Peraturan Bupati	38 / 2013	Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah			Mencabut		Tidak ada Lampiran
172	Peraturan Bupati	42 / 2013	Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (tp-tgr) Keuangan Dan Barang Milik Daerah Serta Pengelolaan Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (tptd) Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
173	Peraturan Bupati	43 / 2013	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014			Baru		Tidak ada Lampiran
174	Peraturan Bupati	44 / 2013	Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
175	Peraturan Bupati	1 / 2014	Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
176	Peraturan Bupati	4 / 2014	Prosedur Dan Tata Cara Pemberian Uang Makan Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap/honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
177	Peraturan Bupati	5 / 2014	Dana Alokasi Umum Desa Tahun Anggaran 2014			Baru		Tidak ada Lampiran
178	Peraturan Bupati	9 / 2014	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2014			Baru		Tidak ada Lampiran
179	Peraturan Bupati	11 / 2014	Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
180	Peraturan Bupati	14 / 2014	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
181	Peraturan Bupati	18 / 2014	Pedoman Pelaksanaan Penilaian Dan Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
182	Peraturan Bupati	20 / 2014	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
183	Peraturan Bupati	21 / 2014	Jaminan Kesungguhan Untuk Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral Logam Dan Batuan Di Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
184	Peraturan Bupati	22 / 2014	Pedoman Tata Cara Pengelolaan Dan Pencairan Jaminan Reklamasi Dan Jaminan Pascatambang Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batuan Di Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
185	Peraturan Bupati	23 / 2014	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
186	Peraturan Bupati	24 / 2014	Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut Pemerintah Kabupaten Bintan			Mencabut	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
187	Peraturan Bupati	25 / 2014	Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
188	Peraturan Bupati	27 / 2014	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
189	Peraturan Bupati	30 / 2014	Standar Operasional Prosedur Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
190	Peraturan Bupati	31 / 2014	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bintan Dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
191	Peraturan Bupati	29 / 2014	Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
192	Peraturan Bupati	34 / 2014	Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan			Baru		Tidak ada Lampiran
193	Peraturan Bupati	37 / 2014	Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan			Baru		Tidak ada Lampiran
194	Peraturan Bupati	38 / 2014	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan			Baru		Tidak ada Lampiran
195	Peraturan Bupati	40 / 2014	Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Sppt, Stpd Dan Skpd Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan			Baru		Tidak ada Lampiran
196	Peraturan Bupati	41 / 2014	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
197	Peraturan Bupati	84 / 2014	Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintan Sejahtera Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
198	Peraturan Bupati	87 / 2014	Jabatan Analis Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
199	Peraturan Bupati	6 / 2015	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
200	Peraturan Bupati	11 / 2015	Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan Pada Retribusi Perizinan Tertentu			Baru		Tidak ada Lampiran
201	Peraturan Bupati	16 / 2015	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pns Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
202	Peraturan Bupati	19 / 2015	Rumah Susun			Baru		Tidak ada Lampiran
203	Peraturan Bupati	25 / 2015	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Dan Sub Bagian Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
204	Peraturan Bupati	28 / 2015	Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (blm) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (pnpm-m Perkotaan) Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
205	Peraturan Bupati	29 / 2015	Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
206	Peraturan Bupati	34 / 2015	Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016			Baru		Tidak ada Lampiran
207	Peraturan Bupati	35 / 2015	Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016			Baru		Tidak ada Lampiran
208	Peraturan Bupati	37 / 2015	Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
209	Peraturan Bupati	38 / 2015	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa			Baru		Tidak ada Lampiran
210	Peraturan Bupati	2 / 2016	Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
211	Peraturan Bupati	4 / 2016	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bintan Dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016			Baru		Tidak ada Lampiran
212	Peraturan Bupati	5 / 2016	Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Mencabut		Tidak ada Lampiran
213	Peraturan Bupati	7 / 2016	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat			Mengubah		Tidak ada Lampiran
214	Peraturan Bupati	9 / 2016	Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Negri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Mencabut	Belum ada file	Tidak ada Lampiran
215	Peraturan Bupati	10 / 2016	Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa			Mencabut		Tidak ada Lampiran
216	Peraturan Bupati	11 / 2016	Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016			Baru		Tidak ada Lampiran
217	Peraturan Bupati	16 / 2016	Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
218	Peraturan Bupati	17 / 2016	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016			Mengubah		Tidak ada Lampiran
219	Peraturan Bupati	18 / 2016	Pedoman Pengangkatan Pejabat Pegelola Dan Pegawai Berasal Dari Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
220	Peraturan Bupati	20 / 2016	Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati/wakil Bupati Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan		Dicabut dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	Dicabut		Tidak ada Lampiran
221	Peraturan Bupati	21 / 2016	Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) Kabupaten Bintan Tahun 2016			Mencabut		Tidak ada Lampiran
222	Peraturan Bupati	30 / 2016	Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
223	Peraturan Bupati	31 / 2016	Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
224	Peraturan Bupati	34 / 2016	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
225	Peraturan Bupati	35 / 2016	Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rawat Inap Kelas Iii Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
226	Peraturan Bupati	37 / 2016	Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
227	Peraturan Bupati	39 / 2016	Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) Kabupaten Bintan Tahun 2017			Baru		Tidak ada Lampiran
228	Peraturan Bupati	1 / 2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
229	Peraturan Bupati	6 / 2017	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bintan Dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017			Baru		Tidak ada Lampiran
230	Peraturan Bupati	8 / 2017	Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
231	Peraturan Bupati	9 / 2017	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Mencabut		Tidak ada Lampiran
232	Peraturan Bupati	13 / 2017	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
233	Peraturan Bupati	14 / 2018	Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati			Mencabut		Tidak ada Lampiran
234	Peraturan Bupati	18 / 2017	Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kabupaten Bintan Tahun 2017			Baru		Tidak ada Lampiran
235	Peraturan Bupati	36 / 2017	Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Block Grant Sekolah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017			Mencabut		Tidak ada Lampiran
236	Peraturan Bupati	37 / 2017	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah			Baru		Tidak ada Lampiran
237	Peraturan Bupati	38 / 2017	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
238	Peraturan Bupati	43 / 2017	Penyelenggaraan Rekening Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
239	Peraturan Bupati	50 / 2017	Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
240	Peraturan Bupati	51 / 2017	Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Block Grant Sekolah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018			Mencabut		Tidak ada Lampiran
241	Peraturan Bupati	53 / 2017	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017			Baru		Tidak ada Lampiran
242	Peraturan Bupati	54 / 2017	Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
243	Peraturan Bupati	1 / 2018	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Kelompok Masyarakat			Baru		Tidak ada Lampiran
244	Peraturan Bupati	52 / 2017	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Baru		Tidak ada Lampiran
245	Peraturan Bupati	17 / 2014	Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
246	Peraturan Bupati	10 / 2018	Petunjuk Pelaksana Pembayaran Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
247	Peraturan Bupati	16 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
248	Peraturan Bupati	17 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2018 Tentangpembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan			Mencabut		Tidak ada Lampiran
249	Peraturan Bupati	12 / 2017	Peraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
250	Peraturan Bupati	19 / 2017	Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
251	Peraturan Bupati	22 / 2017	Pedoman Pelaksana Penilaian Resiko Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
252	Peraturan Bupati	23 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan			Baru		Tidak ada Lampiran
253	Peraturan Bupati	40 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017			Baru		Tidak ada Lampiran
254	Peraturan Bupati	11 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018			Baru		Tidak ada Lampiran
255	Peraturan Bupati	41 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan/atau Alat Berat			Mengubah		Tidak ada Lampiran
256	Peraturan Bupati	44 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pusat Komunikasi, Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
257	Peraturan Bupati	20 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang Di Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
258	Peraturan Bupati	28 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan Kabupaten Bintan			Mengubah		Tidak ada Lampiran
259	Peraturan Bupati	39 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Penyampaian Dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Di Lingkungan Pemerinrah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
260	Peraturan Bupati	26 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa			Baru		Tidak ada Lampiran
261	Peraturan Bupati	33 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			Baru		Tidak ada Lampiran
262	Peraturan Bupati	9 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (bosda) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018			Mencabut		Tidak ada Lampiran
263	Peraturan Bupati	35 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan		MENCABUT PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati/wakil Bupati Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Mencabut		Tidak ada Lampiran
264	Peraturan Bupati	27 / 2015	Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan		Mengubah Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bintan	Mengubah		Tidak ada Lampiran
265	Peraturan Bupati	25 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			Berlaku		Tidak ada Lampiran
266	Peraturan Bupati	20 / 2017	Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan	DICABUT DENGAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 43 TAHUN 2018		Dicabut		Tidak ada Lampiran
267	Peraturan Bupati	1 / 2019	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Lpg Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Kabupaten Bintan		Mencabut Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011	Mencabut		Tidak ada Lampiran
268	Peraturan Bupati	48 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi Di Kabupaten Bintan			Berlaku		Tidak ada Lampiran
269	Peraturan Bupati	47 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten			Berlaku		Tidak ada Lampiran
270	Peraturan Bupati	3 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum		MENGUBAH KETENTUAN PASAL 18 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	Mengubah		Tidak ada Lampiran
271	Peraturan Bupati	32 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kelas Jabatan Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan			Baru		Tidak ada Lampiran
272	Peraturan Bupati	41 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Bintan	Judul : Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :41 Nomor Panggil : Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.41 Subjek :Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Diubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan Nomor : 41 Tentang :Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan melaksanakan ketentuan DIKTUM Kedua angka 20 huruf a Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sehingga berimplikasi hukum di daerah maka Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.39 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 2001; PPI No.45 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2008; PP No.27 Tahun 2012; Inpres No.11 Tahun 2015 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan. Ruang Lingkup, Organisasi Pengendalian, Pencegahan dan Pengendalian, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan, Peningkatan Kesadaran masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Penganggaran, Ketentuan Sanksi. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
273	Peraturan Bupati	34 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Remunerasi Bupati Dan Wakil Bupati Bintan	Judul : Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :34 Nomor Panggil : Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.34 Subjek :Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0	Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan Nomor : 34 Tentang :Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak daerah dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi,bahwa sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Nomor 900/BKAD/369 tanggal 09 Mei 2019 Perihal Permohonan Penjelasan Terhadap Tunjangan Kinerja atau Remunerasi untuk Bupati dan Wakil Bupati Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2007; PP No.109 Tahun 2000; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Ketentuan Umum, Tugas dan Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati, Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati, Penganggran, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2019 - Penjelasan : 1 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
274	Peraturan Bupati	8 / 2015	Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa			Berlaku		Tidak ada Lampiran
275	Peraturan Bupati	2 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019	Judul : Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :2 Nomor Panggil : 2 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.2 Subjek :Petunjuk Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor : 2 Tentang :Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan melaksanakan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin maka dibuat Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi kelompok masyarakat miskin maka Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.39 Tahun 2014; PP No.101 Tahun 2012; PP No.76 Tahun 2015; Perpres No.12 Tahun 2013; Perpres No.28 Tahun 2016; Perpres No.74 Tahun 2014; Inpres No.8 Tahun 2017; Permenkes No.28 Tahun 2014; Perda No.8 Tahun 2018; Perbup No.16 Tahun 2016; Perbup No.34 Tahun 2016 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019. Ketentuan Umum, Kepesertaan, Pengelola, Prosedur Penyelenggaraan Jaminan kesehatan Daerah, Prosedur Pengajuan Klaim, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2Januari 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
276	Peraturan Bupati	44 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor : 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Bintan			Berlaku		Tidak ada Lampiran
277	Peraturan Bupati	17 / 2017	Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (rs-rtlh) Kabupaten Bintan	udul : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :17 Nomor Panggil : 17Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.17 Subjek :Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan Nomor : 17 Tentang :Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2012; Perpres No.15 Tahun 2010; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.14 Tahun 2016; KepMenSos No.150 Tahun 2016; Perbup No.16 Tahun 2016 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Tujuan, Kriteria Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni,Pelaksana, Tugas dan Tanggungjawab, Standar Penanganan Kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Lokasi dan Sasaran, Penganggaran, Pendanaan, Sosialisasi, Mekanisme Pencairan Dana, Monitoring dan evaluasi, Pelaporan Kegiatan, Sanksi Administrasi,Ketentuan Sanksi. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
278	Peraturan Bupati	16 / 2017	Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :16 Nomor Panggil : 16 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2017 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.16 Subjek :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mengubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 16 Tentang :Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Kepmendagri No. 131.21 – 230 Tahun 2016; Perda No.18 Tahun 2007 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2017 - Penjelasan : .	Mengubah		Tidak ada Lampiran
279	Peraturan Bupati	7 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.	JUDUL : Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :7 Nomor Panggil : 7Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.7 Subjek :Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas	Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bintan Nomor : 7 Tentang :Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bintan Nomor : 7 Tentang :Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.24 Tahun 2018; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.91 Tahun 2017; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2014 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Pelimpahan wewenang, Jenis Perizinan dan Non Perizinan, Mekanisme Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2019 - Penjelasan : 1 hlm. ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan melaksanakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan, berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian Tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.7 Tahun 1977; PP No.30 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 201, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenagri No.12 Tahun 2008; PermenpanRB No.63 Tahun 2011; PerkaBKN No.1 Tahun 2013; Perda No.18 Tahun 2007 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Pemberian Pengahasilan bagi Pegawai yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penganggran, Penerimaan Tambahan Penghasilan, Jenis Tambahan Penghasilan Mekanisme Pembayaran, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Izin usaha Mikro Dan Kecil di Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2019 - Penjelasan : - hlm. Nomor :	Mencabut		Tidak ada Lampiran
280	Peraturan Bupati	6 / 2016	Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	JUDUL : Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :6 Nomor Panggil : 6 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2016 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2016 No.6 Subjek :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 6 Tentang :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Ketentuan Umum, Ruang Lingkup perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas, Klasifikasi Perjalanan Dinas, Perintah Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Pembebanan dan Pembayaran Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah Perjalanan Luar Negeri, Pembatalan Perjalanan Dinas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS/CPNS, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2016 - Penjelasan : .	Mencabut		Tidak ada Lampiran
281	Peraturan Bupati	45 / 2017	Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :45 Nomor Panggil : 45 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2017 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.45 Subjek :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mengubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 45 Tentang :Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Perbup No.6 Tahun 2016; Perbup No.16 Tahun 2017 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan CATATAN : Peraturan ini Mengubah Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2017 - Penjelasan : .	Mengubah		Tidak ada Lampiran
282	Peraturan Bupati	12 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (rs-rtlh) Kabupaten Bintan	Judul : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :12 Nomor Panggil : 12 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.12 Subjek :Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan Nomor : 12 Tentang :Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2016; PP No.63 Tahun 2013; Perpres No.15 Tahun 2010; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permensos No.20 Tahun 2017; Perbup No.16 Tahun 2016; Perbup No.34 Tahun 2016; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria dan Persyaratan, Bentuk dan Besaran bantuan, Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Kegiatan, Mekanisme Pengusulan Dan Pencairan Bantuan Sosial Rs-Rtlh, Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Rtlh, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
283	Peraturan Bupati	33 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 Tentangpedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :33 Nomor Panggil : 33 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.33 Subjek :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 33 Tentang :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan CATATAN : Peraturan ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah kabupaten Bintan Tahun 2016 nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah tahun 2017 nomor 45) diundangkan, 29 Mei 2019 - Penjelasan : .	Mencabut		Tidak ada Lampiran
284	Peraturan Bupati	46 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :33 Nomor Panggil : 33 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.46 Subjek :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 46 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan CATATAN : Peraturan ini Mengubah Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 diundangkan, 29 Mei 2019 - Penjelasan : .	Mengubah		Tidak ada Lampiran
285	Peraturan Bupati	54 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Peraturan Bupati Bintan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :54 Nomor Panggil :54 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.54 Subjek :Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 54 Tentang :Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan melaksanakan ketentuan melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.14 Tahun 2005; PP No.35 Tahun 2017; PP No.23 Tahun 2005; PP No.54Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2012; Permenkeu No.217 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2016; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2018; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.73 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perbup Bintan No.18 Tahun 2007. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Pelaporan Keuangan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
286	Peraturan Bupati	54 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Peraturan Bupati Bintan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :54 Nomor Panggil :54 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.54 Subjek :Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 54 Tentang :Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa untuk meningkatkan kualitas penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2018 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.14 Tahun 2005; PP No.35 Tahun 2017; PP No.23 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permenkeu No.217 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2016; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2018; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.73 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perbup Bintan No.18 Tahun 2007. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Pelaporan Keuangan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 oktober 2019 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
287	Peraturan Bupati	7 / 2017	Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Judul : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :7 Nomor Panggil : 7 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2017 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.7 Subjek :Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut dan Dicabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 7 Tentang :Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2016; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Asisiten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan; Asisten Administrasi Admnistrasi Umum, Eselonering, Tata Kerja, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini Perbup No.2 Tahun 2009 tentang uraian tugas Bagian Dan Sub Bagian Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dan DICABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, SertaTata Kerja Sekretariat Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2017 2017 - Penjelasan : .	Dicabut		Tidak ada Lampiran
288	Peraturan Bupati	59 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan	Judul : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :59 Nomor Panggil :59 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.59 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 59 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.5 Tahun 2017; PERDA No.8 Tahun 2008; PERDA No.9 Tahun 2011; PERDA No.3 Tahun 2012; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Pendaptan Daerah, Susuanan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselonoring,, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
289	Peraturan Bupati	40 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :40 Nomor Panggil :40 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.40 Subjek :Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 40 ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa melaksanakan berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015;PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018; Perbup No.59 Tahun 2018 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan Analisa Standar Belanja,Muatan ASB, Penerapan ASB, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Penutu CATATAN : Peraturan ini Berlaku sejak tanggal diundangkan 28 Juni 2019 - Penjelasan :	Berlaku		Tidak ada Lampiran
290	Peraturan Bupati	45 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Judul : Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :45 Nomor Panggil : 45 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.45 Subjek :P-APBD ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 45 Tentang : ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2019 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.123 Tahun 2018; Permendagri No.6 Tahun 2017; Permendagri No.38 Tahun 2018; Permendagri No.54 Tahun 2019; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.7 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :CATATAN : Peraturan ini Berlaku tanggal diundangkan, 2 eptember 2019 - Penjelasan : .	Berlaku		Tidak ada Lampiran
291	Peraturan Bupati	65 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020	Judul : Perencanaan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :65 Nomor Panggil : 65 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.65 Subjek :Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0	Perencanaan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Nomor : 65 Tentang : ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.23 Tahun 2007; Permendagri No.25 Tahun 2007; Permendagri No.64 Tahun 2007; Permwndagri No.61 Tahun 2019; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tindak Lanjut Pengawsan, Fokus dan Sasaran Pengawasan, Pengaduan Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Pentupu :CATATAN : Peraturan ini Berlaku tanggal diundangkan, 20 Desember 2019 - Penjelasan : .	Berlaku		Tidak ada Lampiran
292	Peraturan Bupati	27 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Dan Pengelolaan Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti	Judul : Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Pengelolaan Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :27 Nomor Panggil : 27 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.27 Subjek : ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0	Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Pengelolaan Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti Nomor : 27 Tentang : ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2016;PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.133 Tahun 2018; Insmendagri No.21 Tahun 1997; PerBPK No.3 Tahun 2007; KepBPKP No.830 Tahun 2004. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerguagian Daerah, Organisasi Tugas dan Fungsi, Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, Temuan Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti, Penagihan dan Penyetoran, Kadaluwarsa, Penghapusan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pembebasan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Pentupu :CATATAN : Peraturan ini Berlaku tanggal diundangkan, 14 Maret 2019 - Penjelasan : .	Berlaku		Tidak ada Lampiran
293	Peraturan Bupati	9 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor : 9 Tahun 2019 Tentang Penerapan Disiplin Hari Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Penerapan Disiplin Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :9 Nomor Panggil :9 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.9 Subjek : ISBN :0 Status :Mencabut Beberapa Pasal Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran		Mencabut		Tidak ada Lampiran
294	Peraturan Bupati	28 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Update Database Berkala Wajib Pajak Di Kabupaten Bintan	Judul : Mekanisme Update Database Berkala Wajib Pajak Di T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :28 Nomor Panggil : 28 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.28 Subjek : ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0	Mekanisme Update Database Berkala Wajib Pajak Nomor : 28 Tentang : ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan kegiatan backup data identitas wajib pajak yang meliputi penyimpanan data identitas wajib pajak, obyek pajak, termasuk permintaan kelengkapan data untuk melengkapi data master file wajib pajak pada Database Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.91 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.1 Tahun 2011; Perda Nomor 9 Tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Mekanisme Pelaksanaan, Ketentuan Penutup :CATATAN : Peraturan ini Berlaku tanggal diundangkan, 14 Maret 2019 - Penjelasan : .	Berlaku		Tidak ada Lampiran
295	Peraturan Bupati	63 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 63 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi,tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	Judul : Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :63 Nomor Panggil :63 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.63 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut dan Dicabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Sekretariat Daerah, Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 2019 Perbup.Bintan, No.63, BD 2019/No.64, 43 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga Kedudukan, susunan organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PerLKPP No.14 Tahun 2018; Permendagri No.56 Tahun 2019; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Eselonnering, Tata Kerja, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 57 TAHUN 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah ? mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2019 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
296	Peraturan Bupati	57 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	Judul : Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :57 Nomor Panggil :57 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.58 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut dan Dicabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Sekretariat Daerah, Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 2018 Perbup.Bintan, No.57, BD 2018/No.58, 63HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 57 TAHUN 2018TENTANG Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PerLKPP No.14 Tahun 2018; PermenATR No.39 Tahun 2016; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Eselonnering, Tata Kerja, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan DICABUT dengan PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 63 TAHUN 2019 ? mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm.	Dicabut		Tidak ada Lampiran
297	Peraturan Bupati	8 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :8 Nomor Panggil : 8 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.8 Subjek :Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut dan Dicabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pegawai Negeri Sipil, Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan 2019 Perbup.Bintan, No.8, BD 2019/No.8, 21HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILANBAGI PEGAWAIYANG BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa untuk meningkatkan kesejahteraanPegawai yang bekerjadi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan danuntukmengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, dan berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteriapemberian Tambahan penghasilan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.97 Tahun 1977; PP No.30 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri 13 Tahun 2006; Permendagri 12 Tahun 2008; Permendagri 21 Tahun 2011; Permenpanrb No.63 Tahun 2011; Perka BKN No.1 Tahun 2013; PERDA No.18 Tahun 2007; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penganggaran, Penerima Tambahan Penghasilan, Jenis Tambahan Penghasilan, Perhitungan, Mekanisme Pembayaran, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten dan DICABUT dengan PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2019 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ? mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2019 - Penjelasan : hlm.	Dicabut		Tidak ada Lampiran
298	Peraturan Bupati	60 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :60 Nomor Panggil : 60 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.60 Subjek :Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pegawai Negeri Sipil, Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan 2019 Perbup.Bintan, No.60, BD 2019/No.60, 21HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILANBAGI PEGAWAIYANG BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri 13 Tahun 2006; Permendagri 12 Tahun 2008; Permendagri 21 Tahun 2011; Permenpanrb No.63 Tahun 2011; Permenkeu No.72 Tahun 2016; Perka BKN No.1 Tahun 2013; PERDA No.18 Tahun 2007; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,Tambahan Penghasilan,Penerima Tambahan Penghasilan, Klasifikasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Perhitungan, Mekanisme Pembayaran, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ? mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Nopember 2019 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
299	Peraturan Bupati	52 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Judul : Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :52 Nomor Panggil :52 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.53 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretairat Dewan Perwakilan Daearah ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 2018 Perbup.Bintan, No.52, BD 2018/No.53, 16HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri 104 Tahun 2016; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Eselonering, Tata Kerja, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2018 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
300	Peraturan Bupati	60 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan	Judul : Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :60 Nomor Panggil :60 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.61 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Kecamatan dan Kelurahan, Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 2018 Perbup.Bintan, No.60, BD 2018/No.61, 17HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.17 Tahun 2018; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, Tugas dan Fungsi Kelurahan, Tata Kerja, Eselonering, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi Pada Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
301	Peraturan Bupati	29 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa	Judul : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DAERAH T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :29 Nomor Panggil : 29 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.29 Subjek :PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, Petunjuk 2019 Perbup.Bintan, No.29, BD 2018/No.29, 41HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.84 Tahun 2015; Permendagri No.87 Tahun 2017; PERDA No.6 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Struktur Organisasi, Jenis Desa, Tugas dan Fungsi , Tata Kerja, Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, Cuti Perangkat Desa, Disiplin Perangkat Desa, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara, Pakaian Dinas dan Jam Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2019 - Penjelasan : hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
302	Peraturan Bupati	59 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan	Judul : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :59 Nomor Panggil : 59 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.59 Subjek :PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN ISBN :0 Status :MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN, PEMBENTUKAN 2019 Perbup.Bintan, No.59, BD 2019/No.59, 30HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Bintan telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan di Kijang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.77 Tahun 2015; Kepres No.40 Tahun 2001; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.30 Tahun 2019; PERDA NO.7 Tahun 2006; PERDA No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Eselonering, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Pembiayaan,Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2019 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
303	Peraturan Bupati	10 / 2017	Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan	Judul : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :10 Nomor Panggil : 10 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2017 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.10 Subjek :Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, Kedudukan , Tugas ,Fungsi danTata Kerja 2017 Perbup.Bintan, No.10, BD 2017/No.10, 20 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2017TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; PERDA No.7 Tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Jabatan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2017 - Penjelasan : hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
304	Peraturan Bupati	56 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah	Judul : Kedudukan, Susunan Organisai,Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :56 Nomor Panggil : 56 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.56 Subjek Kedudukan, Susunan Organisai,Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	nspektorat Daerah, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 2018 Perbup.Bintan, No.56, BD 2018/No.56, 12 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.107 Tahun 2017; PERDA No.7 Tahun 2016, PERDA No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselonoring, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
305	Peraturan Bupati	58 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah	Judul : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :58 Nomor Panggil :58 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.58 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Dinas Daerah , Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Nomor 2018 Perbup.Bintan No.58, BD 2018/No.59, 320 HLM PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri N0.40 Tahun 2011; Permenpar No.6 Tahun 2015; Permen PPPA No.9 Tahun 2016; Permen KUKM No.13 Tahun 2016; Permenkoinfo No.14 Tahun 2016; Permensos No.14 Tahun 2016; Permenpar No.21 Tahun 2016; PermenKP No.26 Tahun 2016; PermenKer No.29 Tahun 2016; PerkaANRI No.30 Tahun 2016; PermenPUPR No.32 Tahun 2016; PermenPora No.33 Tahun 2016; Permentan No.40 Tahun 2016; Pementan43 Tahun 2016; Permendikbud No.47 Tahun 2016; Permenkes No.49 Tahun 2016; PermenLHK No.P74 Tahun 2016; Permendagri No.100 Tahun 2016; PermenHub No.PM139 Tahun 2016; Perka BKKBN No.163 Tahun 2016; Permendagri No.96 Tahun 2017; Permendagri No.106 Tahun 2017; PERDA No.7 Tahun 2016 . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Pendaptan Daerah, Susuanan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemebrdayaan Masyarakat dan Desa, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Soisal, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselonoring,, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
306	Peraturan Bupati	67 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik	Judul : PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :67 Nomor Panggil : 67 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.67 Subjek :PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK ISBN :0 Status :MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK, PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN 2019 Perbup.Bintan, No.67, BD 2019/No.68, 19 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa penyelenggaraan keterbukaan dan kebebasan memperoleh informasi harus diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan , pelaksanaan pembangunan dan pengawasan publik, serta akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bintan kepada publik Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.9 Tahun 1998; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.61 Tahun 2010; Permendagri No.3 Tahun 2017; PerKomInfo No.1 Tahun 2010;PerKomInfo No.1 Tahun 2013; PERDA NO.7 Tahun 2006; PERDA No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan, Informasi dan Dokumentasi Publik, Hak dan Kewajiban, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tugas dan wewenang, Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi dan dokumenasi, Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi, Daftar Informasi dan dokumentasi Publik, Ruang Pelayanan Informasi dan dokumentasi, Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi, Pendanaan, Layanan Informasi Publik, Persyaratan dan Prosedur, Keberataan dan Sengketa Informasi, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bintan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2019 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
307	Peraturan Bupati	64 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bintan	Judul : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :64 Nomor Panggil : 64 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.64 Subjek :SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BINTAN ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BINTAN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 2019 Perbup.Bintan, No.64, BD 2019/No.65, 6 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi demi mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.120 Tahun 2018; PerkaBKN No.20 Tahun 2008; PerkaBKN No.14 Tahun 2011.Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Manfaat, Layanan Manajemen Kepegawaian, SIMANTAN, Pengelolaan SIMANTAN, Mekanisme Pelaksanaan SIMANTAN, Kerahasian Data Kepegawaian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2019 - Penjelasan : hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
308	Peraturan Bupati	51 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penerapan Survei Kepuasan Masyarakat Berbasis Aplikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : PENERAPAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :51 Nomor Panggil : 51 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.51 Subjek :PENERAPAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ISBN :0 Status :BERLAKU Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	BERBASIS APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN, PENERAPAN SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT 2019 Perbup.Bintan, No.51, BD 2019/No.51, 11 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan, untuk mempermudah pengukuran survei kepuasan masyarakat dengan inovatif melalui Sistem Aplikasi Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; PP No.38 Tahun 2017;PermenPANRB No.14 Tahun 2017. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud ,Tujuan dan Manfaat, Pengelola SYKEMAS, Bentuk, Inovasi, Pokok Perubahan dan Ramcangan Bangun SYKEMAS, Pelaksanaan Penerapan, Anggaran Penerapan SYKEMAS, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini BERLAKU mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Oktober 2019 - Penjelasan : hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
309	Peraturan Bupati	49 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor : 49 Tahun 2019 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	Judul : PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :49 Nomor Panggil : 49 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.49 Subjek :PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA ISBN :0 Status :BERLAKU Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	BADAN USAHA MILIK DESA, PENDIRIAN PENGURUSAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN 2019 Perbup.Bintan, No.49, BD 2019/No.49, 28 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 49 TAHUN 2019 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 37 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2013; UU No.40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; PermenDPDTT No.2 Tahun 2015; PermenDPDTT No.4 Tahun 2015; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.1 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pendirian BUM Desa, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Kerjasama BUMDesa, Pertanggungjawaban dan Pelaporan BUMDesa, Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2019 - Penjelasan : hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
310	Peraturan Bupati	50 / 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Judul : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :50 Nomor Panggil : 50 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.50 Subjek :P-APBD ISBN :0 Status :Mengubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pejabaran APBD, Perbuahan Atas Perbup Nomor 45 Tahun 2019 Nomor : 50 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ABSTRAK bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019, bahwa untuk melaksanakan ketentuan nomor 3 huruf a angka 2 Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/5246/Keuda perihal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri pada APBD Kabupaten/Kota bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan perubahan APBD TA 2019, melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan dalam Pasal 1 diubah. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai Mengubah Pasal 1 Perbup Nomor 45 Tahun 2019 berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Mengubah		Tidak ada Lampiran
311	Peraturan Bupati	57 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan	Judul : Pedoman Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :57 Nomor Panggil : 57 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.57 Subjek :Pengawasan Dana desa ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, Pedoman Pengawasan Pengelolaan : 57 Tentang : Pedoman Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa guna memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai ketentuan Pasal 115 huruf h Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; PP No.22 Tahun 2015; Permendagri No 20 Tahun 2018; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang lLingkup, Pengawsan, Pelaksanaan Pengawasan, Pelaporan, Larangan dan Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan04 Oktober 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
312	Peraturan Bupati	66 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Pola Karier Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :66 Nomor Panggil : 66 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.66 Subjek :Pola Karier ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Pola Karier 2019 Nomor: 66 Tentang : Pola Karier Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 huruf b dan Pasal 188 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan manajemen karier PNS, bahwa untuk terwujudnya pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang seimbang antara kepentingan pegawai dan kebutuhan organisasi, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Perpres Nomor 26 Tahun 2007; PermenpanRB No 15 Tahun 2019; PermenpanRB No 15 Tahun 2019; Permendagri Nomor 5 Tahun 2005; Perka BKN Nomor 35 Tahun 2011; Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Jenis Jabatan dan Kepangkatan, Penyusunan Pola Karier, Persyaratan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan dan Pelatihan, Pemberhentian Jabatan, Pembinaan dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
313	Peraturan Bupati	10 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :10 Nomor Panggil : 10 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.50 Subjek :P-APBD ISBN :0 Status :Mencabut Perbup Nomor 60 Tahun 2019 Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran		Mencabut		Tidak ada Lampiran
314	Peraturan Bupati	62 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Judul : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :62 Nomor Panggil : 62 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.62 Subjek :PAPBD ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor: 62 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ABSTRAK bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.123 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2014; Permendagri No.6 Tahun 2017; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri No.54 Tahun 2019; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2019.. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Penjabaran APBD Kabupaten Bintan Tahun 2020. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
315	Peraturan Bupati	15 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020	Judul : Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :15 Nomor Panggil : 15 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.15 Subjek :Pedoman Jaminan Persalinan ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020, Pedoman Nomor: 15 Tentang Pedoman Pelaksanaan dana jaminan Persalinan Tahun ANggaran 2020 ABSTRAK bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu Mendukung Pelaksanaan Jaminan Persalinan, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.29 Tahun 2019; PP No.55 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.78 Tahun 2019; Permenkes No.86 Tahun 2019; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Sasaran dan Tujuan Jaminan Persalinan, Peserta Jaminan Persalinan, Penyelenggaraan Jaminan Persalinan, Mekanisme Untuk Pelaksanaan Jaminan Persalinan, Mekanisme Pencairan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
316	Peraturan Bupati	20 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bintan	Judul : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :20 Nomor Panggil : 20 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.20 Subjek :Implementasi Pendidikan Anti Korupsi ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bintan, Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Nomor: 20 Tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BINTAN ABSTRAK bahwa bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi, perlu implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005; PP No.13 Tahun 2015; PP No.48 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.19 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2010; PP No.66 Tahun 2010; Perpres No.87 Tahun 2017; Permendikbud No.23 Tahun 2015.. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Februari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
317	Peraturan Bupati	23 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor : 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Judul : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :23 Nomor Panggil : 23 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.23 Subjek :Keuangan Desa ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pengelolaaan Keuangan Desa, Pedoman Nomor: 23 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 31 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; PerkaLKPBJP No.13 Tahun 2013. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT PERBUP NO.38 TAHUN 2015 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 FEBRUARI 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
318	Peraturan Bupati	7 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor : 7 Tahun 2020 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan	judul : PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :7 Nomor Panggil : 7 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.7 Subjek :Pelayanan Kesehatan ISBN :0 Status :MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan, Petunjuk pelaksanaan Nomor: 7 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktifitas, oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, bahwa untuk meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta meringankan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bintan maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.40 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009;UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; Perpres No.82 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2011; Perda Nomor 8 Tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan. CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT PERBUP NO.35 TAHUN 2016 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
319	Peraturan Bupati	8 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor : 8 Tahun 2020 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bintan	judul : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :8 Nomor Panggil : 8 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.8 Subjek :Bantuan Sosial ISBN :0 Status :BERLAKU Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Bantuan Sosial Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bintan, Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 8 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, bahwa dalam mengelola bantuan sosial biaya kesehatan bagi masyarakat ini harus memenuhi prinsip tidak bersifat komersial, pelayanan yang komprehensif, portabilitas, kendali biaya, kendali mutu, efisien, efektif, transparan dan akuntabel Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002, UU No.40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009;UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.101 Tahun 2012; PP No.76 Tahun 2015; Perpres No.12 Tahun 2013; Perpres No.28 Tahun 2016; Permenkes No.28 Tahun 2014; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.99 Tahun 2019; PerBPJSKesehatan No.6 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penerima, Pengelola, Mekanisme Pelayanan Kesehtan, Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Biaya Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
320	Peraturan Bupati	28 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan	Judul : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :28 Nomor Panggil : 28 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.28 Subjek :Tata Ruang ISBN :0 Status : BERLAKU Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Tunjangan.HariRaya.PetunjukTeknis.BersumberdariAPBD.Tahun2020.Nomor: 28 Tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2020; Permenkeu No.49/PMK.05/2020 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pemayaran Tunjangan Hari Raya, Penganggaran, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Mei 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
321	Peraturan Bupati	19 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :19 Nomor Panggil : 19 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.19 Subjek :Perjalanan Dinas ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 19 Tentang : Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.29 Tahun 2016; Permenkeu No.164/PMK.OS/2015; Permenkeu No.181/PMK.OS/2019; Perda No.18 Tahun 2007; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas,Klasifikasi Perjalanan Dinas, Perintah Perjalanan Dinas, BIaya Perjalanan Dinas, Pembebanan dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pembatalan Perjalanan Dinas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas,Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019 diundangkan, 21 Februari 2020 - Penjelasan : .	Mencabut		Tidak ada Lampiran
322	Peraturan Bupati	33 / 2017	Peraturan Bupati Bintan Nomor : 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Judul : Peraturan Bupati Bintan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :33 Nomor Panggil : 33 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2017 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.33 Subjek :Pajak dan Retribusi Daerah ISBN :0 Status :Mencabut dan Diubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pajak Daerah dan Retribusi, Tata cara Pemberian dan Pembayaran Insentif pemungutan. Nomor : 33 Tentang : Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ABSTRAK bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; Kepmendagri No.131.21-230 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2016; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penerima Insentif, Sumber Insentif, Besaran Insentif, Penganggaran Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, , Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2013 diundangkan, 6 Juni 2017 - Penjelasan : .	Mencabut		Tidak ada Lampiran
323	Peraturan Bupati	11 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor : 11 Tahun 202038 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Judul : Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :11 Nomor Panggil : 11 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.11 Subjek :Pajak dan Retribusi Daerah ISBN :0 Status :Mengubah dan Diubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pajak Daerah dan Retribusi, Tata cara Pemberian dan Pembayaran Insentif pemungutan. Nomor : 33 Tentang : Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ABSTRAK bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi nkerja, dan/atau pertimbangan objektif lainya dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa insentif diberikan kepada Instansi Pelaskanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2019; Kepmendagri No.061-5449 Tahun 2019; Perbup No.33 Tahun 2017; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Mengubah Beberapa ketentuan CATATAN : Peraturan ini MENGUBAH Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 diundangkan, 3 Januari 2020 - Penjelasan : .	Mengubah		Tidak ada Lampiran
324	Peraturan Bupati	14 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan : Nomor Panggil : 5 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.14 Subjek : pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Pemekrasa: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ISBN :0 Status : BERLAKU Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pemilihan Kepala Desa. Pemberian Bantuan Biaya.Pedoman.Secara Serentak Bergelombang.Dari APBD.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 14 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.65 Tahun 2017; Perda No.1 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Tujuan , Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penganggaran, Penetapan Dan Penyaluran Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penggunaan Dana Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
325	Peraturan Bupati	9 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan	judul : HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :9 Nomor Panggil : 9 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.9 Subjek :Hibah dan Bantuan Sosial ISBN :0 Status :MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bintan, Hibah dan Bantuan Sosial Nomor: 9 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa untuk melakasanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009; UU No.17 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.99 Tahun 2019; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah kabupaten Bintan Tahun 2016 nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan peraturan Bupati BintanNomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah tahun 2016 nomor 34) mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
326	Peraturan Bupati	42 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan DICABUT dengan PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA		Dicabut		Tidak ada Lampiran
327	Peraturan Bupati	13 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :13 Nomor Panggil : 13 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.13 Subjek :PILKADES ISBN :0 Status : DICABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pemilihan Kepala Desa. Petunjuk . Teknis.Nomor: 13 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 21B, Pasal 35, Pasal 42 ayat (3), Pasal 51A ayat (9), Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.65 Tahun 2017; Permendagri No.110 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2019 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pelaksanaan, Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Biaya, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
328	Peraturan Bupati	29 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahanbantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :29 Nomor Panggil : 29 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.29 Subjek :DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan ISBN :0 Status : BERLAKU Bahasa :Indonesia Pemrakarsa : BKAD Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Kelurahan.Tambahan.Pendanaan.Dana Alokasi Umum.TahunAnggaran 2020. Nomor: 29 Tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.130 Tahun 2018; Permenkeu No.8/PMK.07/2020; PerDirjenKeu No.PER-1/PK/2020; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jumlah DAU Tamabahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Keluraha, Penetapan Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Mekanisme Pengalokasian Dan Tahap Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Mei 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
329	Peraturan Bupati	58 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Judul : Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :58 Nomor Panggil : 58 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.58 Subjek :Pengawasan Dana desa ISBN :0 Status :Berlaku PEMERKASA : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pengadaaan Barang/Jasa.Penyelenggaraan.Kode Etik.Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa : 58 Tentang : Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bintan secara transparan dan akuntabel diperlukan pegawai Bagian Pengadaan yang bersih, wibawa, profesional, bertanggungjawab, memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik, bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa , unit kerja pengadaan barang/jasa menyusun dan menetapkan Kode Etik dilingkungan pengadaan barang/jasa dan ditetapkan oleh Kepala Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.18 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.19 Tahun 2016; PP No.42 Tahun 2004; PP No.53 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No 112 Tahun 2018; PerLKPBJP No.15 Tahun 2018; KepDepBidMEPSILKPBJP No.21 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018; Perbup No.30 Tahun 2014; Perbup No.57 Tahun 2018 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Ruang lLingkup, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Tujuan Prinsip dan Etik Dasar, Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Prosedur Penegakan Kode Etik, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Nopember 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
330	Peraturan Bupati	39 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Judul : Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :39 Nomor Panggil : 39 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.39 Subjek :Perjalanan Dinas ISBN :0 Status :Berlakut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Nomor : 39 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan ABSTRAK bahwa agar pengelolaan kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, tepat sasaran dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2018; PP No.73 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.55 Tahun 2008; ; Permendagri No.130 Tahun 2018; Permenkeu No.187/PMK.O7/2018; Perda No.4 Tahun 2008; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kegiatan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan, 28 Juni 2019 - Penjelasan : .	Berlaku		Tidak ada Lampiran
331	Peraturan Bupati	3 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :3 Nomor Panggil : 3 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.3 Subjek : Tata Cara Pembagan dan Penetapan Dana Desa ISBN :0 Status : DICABUT PEMRAKASA: Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Dana Desa. Penetapan Besaran.Tatacara.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 28 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.78 Tahun 2019; Permenkeu No.205/PMK.07/2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Jumlah Desa, Tata Cara Perhitungan Dan Pembagian Dana Desa Di Setiap Desa, Penetapan Rincian Dana Desa, Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Sanksi, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai Dicabut dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Pernetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bintan , berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Dicabut		Tidak ada Lampiran
332	Peraturan Bupati	4 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :4 Nomor Panggil : 4 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.4 Subjek :TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA ISBN :0 Status : DIUBAH PEMERKASA: Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pengalokasian Penyaluran Dana.Tatacara.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 28 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahu11; Permendagri No.20 ahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Setiap Desa, Tata Cara Penyaluran, Pencairan Alokasi Dana Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Perubahan Alokasi Dana Desa, Sanksi Administrasi, Pertanggungjawaban Dana Pelaporan Alokasi Dana Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai Diubah beberapa ketentuan dengan Perbup Nomor 25 Tahun 2020 berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Diubah		Tidak ada Lampiran
333	Peraturan Bupati	5 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :5 Nomor Panggil : 5 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.5 Subjek :Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil ISBN :0 Status : DIUBAH Pemrakarsa: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pengalokasian Penyaluran Dana.Tatacara.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 5 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahu11; Permendagri No.20 ahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah, Tata Cara Penyaluran dan bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah, Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Reribusi Daearah, Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Sanksi Administrasi, Perubahan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Reribusi Daerah, Pembinaan dan Pengawsan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini Diubah beberapa Ketentuan Pasal 9 ayat (2), Ketentuan Lampiran I diubah oleh Perbup Nomor 26 Tahun 2020 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Diubah		Tidak ada Lampiran
334	Peraturan Bupati	22 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Bencana Non Alam Corona Virus Disease-2019 (covid-19) Di Kabupaten Bintan	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BINTANT.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :22 Nomor Panggil : 22 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.22 Subjek : Bantuan Langsung Tunai ISBN :0 Status : Berlaku PEMRAKASA: Dinas Sosial Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Bencana Non Alam.Bantuan Langsung Tunai. Bagi Masyrakat. Petunjuk Pelaksanaan. Kabupaten Bintan Nomor: 22 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BINTAN bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah melaksanakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID 19) dengan prioritas salah satunya penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah Kabupaten Bintan, bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan Bantuan Langsung Tunai, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terdampak, dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PP No.21 Tahun 2020; Perpres No.17 Tahun 2018; Kepres No.11 Tahun 2020; Inpres No.4 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2018; PemenSos No.5 Tahun 2019; PemenSos No.11 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2020; KepBerMengadriMenkeu No.119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020; InsMendagri No.1 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Thun 2019; Perbup No.21 Tahun 2020 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Tujuan , Kriteria Bentuk dan Besaran Bantuan, Penyelenggara, Mekanisme Pengususlan Pencairan dan Penyaluran, Pembiayaan, Ketentuan Sanksi, Pengawasan dan pelaporan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 April 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
335	Peraturan Bupati	24 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :24 Nomor Panggil : 24 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.24 Subjek : Tata Cara Pembagian Danan Desa ISBN :0 Status : Mencabut PEMRAKASA: Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Dana Desa. Penetapan Rincian.Tatacara.Pembagian.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 24 Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK-07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK-07/2020 Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; PP No.21 Tahun 2020; PPPUU No.1 Tahun 2020; Perpres No.78 Tahun 2019; Kepres No.11 Tahun 2020; Permenkeu No.205/PMK.07/2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; PermendesPDTT No.6 Tahun 2020; Permenkeu No.40/PMK.07/2020; Permenkeu No.35/PMK.07/2020; InsMendagri No.3 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Jumlah Desa, Tata Cara Perhitungan Dan Pembagian Dana Desa Di Setiap Desa, Penetapan Rincian Dana Desa, Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penyusunan Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa, Sanksi Administrasi, Pengawasan dan Pembinaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 , berlaku pada tanggal diundangkan 24 APRIL 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
336	Peraturan Bupati	25 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desadi Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020	Judul : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :25 Nomor Panggil :25 4 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.4 Subjek :TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA ISBN :0 Status : MENGUBAH PEMERKASA: Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	ALOKASI DANA DESA.PENYALURAN.TATA CARA.PERUBAHAN.Nomor: 25 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa dengan adanya realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19 Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; Inpres No.4 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahu11; Permendagri No.20 ahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019; Perbup No.21 Tahun 2020; Perbup No.4 Tahun 2020. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Mengubah ketentuan dalam Perbup . CATATAN : - Peraturan ini Mengubah beberapa ketentuan ayat (2) Pasal 5 dan Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Perbup Nomor 4 Tahun 2020 berlaku pada tanggal diundangkan 24 April 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Mengubah		Tidak ada Lampiran
337	Peraturan Bupati	21 / 2020	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Judul : PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :21 Nomor Panggil : 21 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.21 Subjek : Penjabaran APBD ISBN :0 Status : MENGUBAH PEMRAKASA: BKAD Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Penjabaran.APBD.Tahun Anggaran.2020 Nomor: 21 Tentang PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah melaksanakan percapatan pengutamaan anggaaran tertentu atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 hari sejak dikeluarkan instruksi tersebut, bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan mendapatkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, sehingga terdapat penambahan pendapatan dari belanja bantuan keuangan, bahwa beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, telah mengusulkan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja berkenaan, . Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU 33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.39 Tahun 2012; Permendagri No.39 Tahun 2012; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri No.130 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2020; InsMendagri No.1 Tahun 2020; KepGubKepri No.324 Tahun 2020; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Thun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Beberapa Ketetntuan dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2019 CATATAN : - Peraturan ini Mengubah beberapa Ketentuan dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 April 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Mengubah		Tidak ada Lampiran
338	Peraturan Bupati	26 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :26 Nomor Panggil : 26 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.5 Subjek :Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil ISBN :0 Status : MENGUBAH Pemrakarsa: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pengalokasian Penyaluran Dana.Tatacara.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 26 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa dengan adanya realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; Inpres No.4 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019; Perbup No.21 Tahun 2020; Perbup Nomor 5 Tahun 2020. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Mengubah Beberapa Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Ketentuan Lampiran I pada Perbup Nomor 62 Tahun 2019. CATATAN : - Peraturan ini Mengubah beberapa Ketentuan Pasal 9 ayat (2), Ketentuan Lampiran I Perbup Nomor 62 Tahun 2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 April 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Mengubah		Tidak ada Lampiran
339	Peraturan Bupati	61 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :61 Nomor Panggil : 61 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LD 2019(62): 10 hlm Pemrakarsa :Dinas Pendidikan Subjek :PAUD ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	PAUD, Pelaksanaan, Satu Tahun Pra Sekolah Nomor: 61 Tentang PELAKSANAAN PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR ABSTRAK bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2010; PP No.66 Tahun 2010; PP No.19 Tahun 2005; PP No.13 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2018; Perpres No.60 Tahun 2017; PerMenKoBidKesra No.06 Tahun 2014; PermenDikBud No.137 Tahun 2014; PermenDikBud No.18 Tahun 2018; PerDirJenPAUDPD KemenDIKBud No.31 Tahun 2019; Perda No.1 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Tugas dan Tanggungjawab Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Peneyelenggaraan, Penganggaran, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 November 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
340	Peraturan Bupati	47 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sisitem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pada Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN SISITEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :47 Nomor Panggil : 47 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LD 2019 (47) :14 hlm Subjek :Pengaduan ONLINE ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pengaduan ONLINE Rakyat, Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Puiblik, Pedoman Sistem, Dilingkungan Pemerintah Kbapaten BIntan Nomor : 47 Tentang PEDOMAN SISITEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN : ABSTRAK bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mudah diakses masyaraka Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; PP No.76 Tahun 2013; Permendagri No.25 Tahun 2007; PermenPANRB No.24 Tahun 2014; PemenPANRB No.3 Tahun 2015; PermenPANRB No.62 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Mekanisme Sistem Pengeelolaan Pengaduan Peyanan Publik Nasional, Jangka Waktu Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan, Mekanisme Tata Cara dan Pedoman Tindak Lanjut, Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
341	Peraturan Bupati	18 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :18 Nomor Panggil : 18 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Pemrakarsa : RSUD Sumber : LD 2020 (18) : 12 Hlm Subjek :Perjalanan Dinas ISBN :0 Status : MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Jasa Pelayanan Pembagian Tentang : PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dan memberikan motivasi kerja pegawai agar pelayanan kesehatan terlaksana secara optimal, perlu memberikan Jasa Pelayanan bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan, bahwa untuk tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan Jasa Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan agar mendapat ketertiban dan kepastian hukum Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.77 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2012; Perbup No.59 Tahun 2019; KepBup No.405/VII/2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Jasa Pelayanan, Sumber Dan Pemanfaatan Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan, Komponen Tarif dan Proporsi Jasa Pelayanan, Sanksi, Penghargaan,Ketentuan Lain-ain, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 80 Tahun 2014 diundangkan, 21 Februari 2020 - Penjelasan : .	Mencabut		Tidak ada Lampiran
342	Peraturan Bupati	20 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame	Judul : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :20 Nomor Panggil : 20 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber : LD 2019(20): 34 hlm Pemrakarsa :BAPENDA Subjek :Reklame ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Reklame. Penyelenggaraan.Petunjuk.Pelaksanaan Nomor: 20 Tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame ABSTRAK bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali dan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kabupaten Bintan maka perlu dilakukan pengendalian agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.36 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.32 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006;Permendagri No.21 Tahun 2011; PermenPU No.29/PRT/M/2006; PermenPU 24/PRT/M/2007; PermenPU No.20/PRT/M/2010; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.9 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2013; Perbup No.55 Tahun 2012. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Reklame, Penempatan dan Penataan Reklame, Perizinan, Jaminan Pembongkaran, Asuransi, HAK Kewajiban dan Larangan, Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame dan Nilai Sewa, Tim Reklame, Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Agustus 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
343	Peraturan Bupati	35 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Judul : PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :35 Nomor Panggil : 35 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.35 Subjek : Penjabaran APBD ISBN :0 Status : MENGUBAH PEMRAKASA: BKAD Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Penjabaran.APBD.Tahun Anggaran.2020 Nomor: 35 Tentang PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Bintan Nomor 256.2/KU.03.2-SD/Kab/2101/VI/2020, tanggal 06 Juni 2020, perihal : usulan permohonan penyesuaian dan adendum naskah perjanjian hibah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 17A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2020. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU 33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri No.54 Tahun 2019; Permendagri No.41 Tahun 2020; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Thun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Beberapa Ketetntuan dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2019 CATATAN : - Peraturan ini Mengubah beberapa Ketentuan dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 JUNI 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Mengubah		Tidak ada Lampiran
344	Peraturan Bupati	11 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 11 TAHUN 2019TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :11 Nomor Panggil : 11 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Pemrakarsa : BKAD Sumber : BD 2020 (11) :38 Hlm Subjek :Mekanisme Pembayaran ISBN :0 Status : MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pelaksanaan Pemabayaran.Mekanisme.Beban APBD.Kabupaten BIntan Tentang : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK bahwa sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Perbup No.31 Tahun 2010; Perbup No.50 Tahun 2011. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, Dokuemen Pelaksanaan Anggaran, Pemabyaran Belanja, Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar, Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Nota Pencairan Dana, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2016 diundangkan, 2 Januari 2019 - Penjelasan : .	Mencabut		Tidak ada Lampiran
345	Peraturan Bupati	61 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Judul : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :61 Nomor Panggil : 61 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2019 (61): 8 hlm. Subjek :PAPBD ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Tahun Anggaran 2019, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor: 61 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ABSTRAK bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.38 Tahun 2018; Perda No.18 Tahun 2007. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Penjabaran APBD Kabupaten Bintan Tahun 2020. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2018 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
346	Peraturan Bupati	32 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor : 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Judul : PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :32 Nomor Panggil : 32 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :BD 2019 (32):13 Hlm Subjek :PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ISBN :0 Status :DICABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PEDOMAN UMUM PERHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL 2019 Perbup.Bintan, No.32, BD 2019/No.32, 14 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (a) dan ayat (5), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.82 Tahun 2015; Permendagri No.66 Tahun 2017; Permendagri No.67 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.18 Tahun 2018 . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penghasilan Kepala Desa Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan desa berstatus aparatur sipil negara, Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini DICABUT dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa dan MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2019 - Penjelasan : hlm.	Dicabut		Tidak ada Lampiran
347	Peraturan Bupati	4 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :4 Nomor Panggil : 4 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :BD (2019):14 Hlm, Lamp 2 Hlm Subjek : Dana Desa ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Dana Desa. Penetapan Besaran.Tatacara.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2019. Nomor: 4 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2019 bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.129 Tahun 2018; Permenkeu No.50/PMK.07/2017; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkeu No.193 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2018; Perbup No.61 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penetapan Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pelaporan Dana Desa, Sanksi, Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
348	Peraturan Bupati	1 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangat Desa Dan Tunjangan Dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa Serta Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGAT DESA DAN TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA OPERASIONAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :1 Nomor Panggil : 1 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :BD 2020 (1):17 Hlm Subjek :PENGHASILAN, TUNJANGAN ISBN :0 Status :MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Dana Operasional, BPD, Pemdes, Kadesa dan Perangkat.Tujangan, Penghasilan Perbup.Bintan, No.1, BD 2020/No.1, 17 HLM, PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGAT DESA DAN TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA OPERASIONAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 81B dan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa , Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019;PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.82 Tahun 2018; Perpres No.85 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.82 Tahun 2015; ; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.66 Tahun 2017; Permendagri No.67 Tahun 2017; Permendagri; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.18 Tahun 2018 ; Permendagri No.20 Tahun 2018, ; Permendagri No.119 Tahun 2019, Perda No.6 Tahun 2018, Perda No.3 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Dana Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Bersatatus Pegawai Negeri Sipil, Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, Pertanggungjawaban dan Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2020 - Penjelasan : hlm.	Mencabut		Tidak ada Lampiran
349	Peraturan Bupati	2 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :2 Nomor Panggil : 2 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LD 2020(2): 6 Hlm Lampiran 17 Hlm Subjek : APBDes ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	APBDes.Penyusunan.Penganggaran.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 2 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.78 Tahun 2019; Permenkeu No.205/PMK.07/2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permen DPDTT No.11 Tahun 2019; Permendagri No.33 Tahun 2019; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Pedoman penyusunan APBDes. CATATAN : - , berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
350	Peraturan Bupati	37 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keuangan Desa	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN KEUANGAN DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :37 Nomor Panggil : 37 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (38) : 12 Hlm, Lamp: 9 Hlm Subjek : Penjabaran APBD ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: DPMD Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Keuangan Desa. Pembinaan.Pelaksanaan.Petunjuk Nomor: 37 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN KEUANGAN DESA bahwa pelaksanaan keuangan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan keuangan desa secara berkelanjutan dan terpadu agar pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; PP No.17 Tahun 2018; Permen DPDTTi No.3 Tahun 2015; Permendagri No.20 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan dan Ruang Lingkup, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, Penutup CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 JUNI 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
351	Peraturan Bupati	41 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :41 Nomor Panggil : 41 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (42) : 50 Hlm Subjek : Pajak DaerahISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: BAPPENDA Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Pajak Daerah.Pemeriksaan.Tata Cara.Petunjuk Nomor: 41 Tentang Tata CaraPemeriksaan Pajak Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU 6 Tahun 1983; UU No.19 Tahun 1997; UU No.16 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.91 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenkeu No.17/PMK.03/2013; Permenkeu No.184/PMK.03/2015; Permenkeu No.207/PMK.07/2018; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.9 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bentuk Pemeriksaan, Tata Cara Pemeriksaan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Juli 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
352	Peraturan Bupati	1 / 2015	Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :1 Nomor Panggil : 1 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2015 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2015 (1) : 6 Hlm Subjek : Pajak DaerahISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: Bagian Hukum Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	JDIH.KabupatenBintan.Pembentukan.Nomor: 1 Tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan JDIH, Bahw dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan peneataan JDIH yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik, bahwa melaksanakan Pasal 2 ayat (3) Permendagri No.2 Tahun 2014. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tagun 2014; Perpres No.33 Tahun 2012; Permenkunham Nomor 2 Tahun 2013; Permendagri No.2 Tahun 2014 . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pembentukan JDIH, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Anggaran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
353	Peraturan Bupati	47 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :47 Nomor Panggil : 47 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (48) : 8 Hlm Subjek : Gaji Tiga Belas ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: BKAD Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Gaji Tiga Belas. Petunjuk Teknis. APBD. Bersumber.Pewtunjuk Teknis. Nomor: 47 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Tiga Belas Tahun 2020 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2020. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.44 Tahun 2020; Permenkeu No.106/PMK.05/2020. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pemberian Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Gaji Ketiga Belas, Penganggaran, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Agustus 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
354	Peraturan Bupati	34 / 2018	Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : PEDOMAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :34 Nomor Panggil : 34 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2018 (34): 5 hlm.Lamp.59 Hlm Subjek :Jabatan pelaksana ISBN :0 Status :DICABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Jabtan Pelaksana, Pedoman.Pemerintah Kabupaten Bintan. Nomor: 38 Tentang PEDOMAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu melakukan penyusunan pedoman jabatan pelaksana , Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu , Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; Permenpanrb No.25 Tahun 2016 PermenPANRB No.18 Tahun 2017 CATATAN : - Peraturan Bupati ini DICABUT Dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juni 2018 - Penjelasan : 0 hlm.	Dicabut		Tidak ada Lampiran
355	Peraturan Bupati	68 / 2019	Peraturan Bupati Bintan Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bintan	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :68 Nomor Panggil : 68 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2019 (69): 6 Hlm Subjek :Standar Pelayanan Minimal ISBN :0 Status :Berlaku PEMRAKARSA: Bagian Pemerintahan Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Standar Pelayanan Minimal, Pembentukan Tim Penerapan, Kabupaten Bintan Nomor: 68 Tentang : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tugas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2019 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
356	Peraturan Bupati	48 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bintan	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :48 Nomor Panggil : 48 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (49): 16 Hlm Subjek :Inovasi Daerah ISBN :0 Status :Berlaku PEMRAKARSA: BAPELITBANG Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Inovasi Daerah, Tata Cara Pelaksanaan. Kabupaten Bintan Nomor: 48 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik perlu dilakukan Inovasi Daerah; bahwa untuk pelaksanaan Inovasi Daerah perlu pengaturan secara rinci mengenai tahapan dari pengusulan,penetapan , uji coba sampai dengan penerapan penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2017; PB Menristek No.03 Tahun 2012 dan Mendagri No.36 Tahun 2012; Permenpanrb No.30 Tahun 2014; Permendagri Nomor 104 Tahun 2018; Permenpanrb No.5 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Bentuk dan Kriteria Inovasi, Pengsusulan, Penetapan dan Ujicoba, Penerapan Penilaian Pendanaan dan Informasi Inovasi, Pemberian Penghargaan/Insentif, Ketentuan Peralihan, Pembinaan dan Pengawasan Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Agustus 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
357	Peraturan Bupati	52 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :52 Nomor Panggil : 452 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (53) : 11 Hlm Subjek : Protokol Kesehatan ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: BPBD Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Corona Virus Disease.Protokol Kesehatan. Penerpanan. Pencegahan dan pengendalian.2019. Nomor: 52 Tentang PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan upaya pencegahan di berbagai aspek kehidupan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kasus penderita Corona Virus Disease 2019 perlu dilakukan peningkatan terhadap penegakan protokol kesehatan, bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; Inpres No.6 Tahun 2020; InMendagri No.4 Tahun 2020. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Moniotoring dan Evaluasi, Sanksi Administratif, Tata Cara Perencanan Sanksi,Sosialisasi dan Pertisipasi, Pendanaan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 September 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
358	Peraturan Bupati	51 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :51 Nomor Panggil : 51 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (52) : 10 Hlm Subjek : Perizinan Secara Elektronik ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: DPMPTSP Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Perizinan Berusaha. Akselerasi Pelayanan. Klinik Layanan.Perbantuan. Terintegrasi. Secara elektronik. Nomor: 51 Tentang AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK bahwa sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2014; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018; Perbup No.12 Tahun 2020. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan dan Tugas, Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik, Standar Operasional Prosedur, Sarana Prasaranan, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Evaluasi Pelaporan dan Pengawasan, Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 September 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
359	Peraturan Bupati	44 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis Dan Tenaga Pendukung Lainnya Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :44 Nomor Panggil : 44 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (45) : 7 Hlm Lamp : 6 Hlm Subjek : Insentif Tenaga Kesehatan ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: Dinas Kesehatan Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	Insentif. Tenaga Medis.Rumah Sakit Nomor: 44 Tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN bahwa sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada tanggal 19 Maret 2020 pada angka ke 5 adalah memberikan perlindungan maksimal kepada para tenaga dokter, tenaga medis dan jajaran/pihak lainnya yang berada di Rumah Sakit yang melayanai pasien terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 314 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Kasus Novel Corona Virus di Provinsi Kepulauan Riau. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.29 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP No.40 Tahun 1991; PP No.67 Tahun 2019; PP No.29 Tahun 2020; Permenkes No.1501/Menkes/Per/X/2010; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan, Penganggaran, Penerima Insentif, Besaran Insentif, Persyaratan Pembayaran Insentif, Tim Verivikasi, Mekanisme Pencairan dan Pembayaran Insentif, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Agustus 2020 - Penjelasan : 0 hlm.	Berlaku		Tidak ada Lampiran
360	Peraturan Bupati	50 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sistem Aplikasi Manajemen Pendidikan Di Kabupaten Bintan			Berlaku		Tidak ada Lampiran
361	Peraturan Bupati	61 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :61 Nomor Panggil : 61 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (62) : 6 Hlm Subjek : Retribusi ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: DISHUB Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	ABSTRAK_2020pb2101061.pdf	Mencabut
362	Peraturan Bupati	60 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Zona Selamat Pariwisata	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG ZONA SELAMAT PARIWISATA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :60 Nomor Panggil : 60 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (61) : 12 Hlm Subjek : ZonaPariwisata ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: Dinas Pariwisata Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	ABSTRAK_2020pb2101060.pdf	Baru
363	Peraturan Bupati	38 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :38 Nomor Panggil : 38 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (39) : 44 Hlm, Lamp: 50 Hlm Subjek : Tata Naskah Dinas ISBN :0 Status : MENCABUT PEMRAKASA: BAGIAN ORGANISASI Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	ABSTRAK_2020pb2101038.pdf	Mencabut
364	Peraturan Bupati	72 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :72 Nomor Panggil : 72 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (73) : 9 Hlm Subjek : JDIH ISBN :0 Status : MENCABUT PEMRAKASA: BAGIAN HUKUM Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	ABSTRAK_2020pb2101072.pdf	Mencabut
365	Peraturan Bupati	78 / 2020	Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan	Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :78 Nomor Panggil : 78 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (78) : 9 Hlm Subjek : KebijakanAkutansi ISBN :0 Status : MENCABUT PEMRAKASA: BAGIAN HUKUM Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran	ABSTRAK_2020pb2101078.pdf	Mencabut

Hari ini	:	0 orang
Bulan ini	:	552 orang
Tahun ini	:	741 orang
Pengunjung Online	:	0 orang
Total Pengunjung	:	2358 orang