No Bentuk Nomor Peraturan Judul Katalog Abstrak Status Akhir Unduh Lampiran
1 Peraturan Daerah 1 / 2005 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN Baru
Tidak ada Lampiran
2 Peraturan Daerah 3 / 2005 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
Baru
Tidak ada Lampiran
3 Peraturan Daerah 2 / 2005 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
Baru
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
4 Peraturan Daerah 4 / 2005 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2oo5
Baru
Tidak ada Lampiran
5 Peraturan Daerah 5 / 2005 Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (pd Bpr ) Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
6 Peraturan Daerah 6 / 2005 Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau
Baru
Tidak ada Lampiran
7 Peraturan Daerah 7 / 2005 Retribusi Parkir
Baru
Tidak ada Lampiran
8 Peraturan Daerah 1 / 2006 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Baru
Tidak ada Lampiran
9 Peraturan Daerah 2 / 2006 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2oo5 Tentang Kediudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
10 Peraturan Daerah 3 / 2006 Pembentukan Dana Cadangan
Baru
Tidak ada Lampiran
11 Peraturan Daerah 4 / 2006 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2oo5
Baru
Tidak ada Lampiran
12 Peraturan Daerah 5 / 2006 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Baru
Tidak ada Lampiran
13 Peraturan Daerah 6 / 2006 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Baru
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
14 Peraturan Daerah 7 / 2006 Perubahan Atas Peratur,an Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2oo5 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
15 Peraturan Daerah 8 / 2006 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dana Cadangan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
16 Peraturan Daerah 3 / 2007 Retribusi Pelayanan Kependudukan Dan Catatan Sipil
Baru
Tidak ada Lampiran
17 Peraturan Daerah 4 / 2007 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200
Baru
Tidak ada Lampiran
18 Peraturan Daerah 5 / 2007 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2oo5 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
19 Peraturan Daerah 6 / 2007 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2oo5 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat( Pd Bpr ) Btntan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
20 Peraturan Daerah 7 / 2007 Badan Permusyawaratan Desa
Baru
Tidak ada Lampiran
21 Peraturan Daerah 8 / 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
Baru
Tidak ada Lampiran
22 Peraturan Daerah 9 / 2007 Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes )
Baru
Tidak ada Lampiran
23 Peraturan Daerah 10 / 2007 Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Mencabut
Tidak ada Lampiran
24 Peraturan Daerah 11 / 2007 Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri .di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi Di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur Di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung Di Kecamatan Teluk Bintan,
Baru
Tidak ada Lampiran
25 Peraturan Daerah 12 / 2007 Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir Dan Kecamatan Seri Kuala Lobam
Baru
Tidak ada Lampiran
26 Peraturan Daerah 13 / 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Penuakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
27 Peraturan Daerah 14 / 2007 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
28 Peraturan Daerah 15 / 2007 Perhitungafi Afiggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Baru
Tidak ada Lampiran
29 Peraturan Daerah 16 / 2007 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2oo7
Baru
Tidak ada Lampiran
30 Peraturan Daerah 17 / 2007 Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dana Cadangan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
31 Peraturan Daerah 2 / 2008 Perangkat Desa
Baru
Tidak ada Lampiran
32 Peraturan Daerah 3 / 2008 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010
Baru
Tidak ada Lampiran
33 Peraturan Daerah 4 / 2008 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan
Baru
Tidak ada Lampiran
34 Peraturan Daerah 5 / 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
35 Peraturan Daerah 6 / 2008 Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
36 Peraturan Daerah 7 / 2008 Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
37 Peraturan Daerah 8 / 2008 Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
38 Peraturan Daerah 10 / 2008 Pembentukan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
39 Peraturan Daerah 11 / 2008 Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan Kepada Pemerintahan Desa
Baru
Tidak ada Lampiran
40 Peraturan Daerah 12 / 2008 Pengelolaan Terumbu Karang
Baru
Tidak ada Lampiran
41 Peraturan Daerah 13 / 2008 Keuangan Desa
Baru
Tidak ada Lampiran
42 Peraturan Daerah 14 / 2008 Pertanggi]ngjawaban Pelaksaniaan Anggaran Pendapetan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2oo7
Baru
Tidak ada Lampiran
43 Peraturan Daerah 16 / 2008 Pengikatan Dana Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Kantor Bupati Bintan Dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008 – 2009
Baru
Tidak ada Lampiran
44 Peraturan Daerah 2 / 2009 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas
Mengubah
Tidak ada Lampiran
45 Peraturan Daerah 3 / 2009 Perencanaan Pembangunan Desa
Baru
Tidak ada Lampiran
46 Peraturan Daerah 4 / 2009 Tata Cara Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Baru
Tidak ada Lampiran
47 Peraturan Daerah 5 / 2009 Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Mejadi Kelurahan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
48 Peraturan Daerah 6 / 2009 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri Di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi Di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur Di Ke
Mengubah
Tidak ada Lampiran
49 Peraturan Daerah 7 / 2009 Penyertaan Modal Dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Pt. Bank Riau, Dan Pd. Bank Perkreditan Rakyat Bintan Untuk Tahun 2009 S/d 2010
Baru
Tidak ada Lampiran
50 Peraturan Daerah 8 / 2009 Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
51 Peraturan Daerah 9 / 2009 Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Riau Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah N
Mencabut
Tidak ada Lampiran
52 Peraturan Daerah 10 / 2009 Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi
Baru
Tidak ada Lampiran
53 Peraturan Daerah 1 / 2010 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahtahun Anggaran 2o1o
Baru
Tidak ada Lampiran
54 Peraturan Daerah 2 / 2010 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Baru
Tidak ada Lampiran
55 Peraturan Daerah 3 / 2010 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (pt) Bintan Inti Sukses
Mengubah
Tidak ada Lampiran
56 Peraturan Daerah 4 / 2010 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Pt. Bank Riau, Pd. Bank Perkreditan Rakyat Bintan Dan Pt. Bintan Inti Sukses
Mengubah
Tidak ada Lampiran
57 Peraturan Daerah 5 / 2010 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
Baru
Tidak ada Lampiran
58 Peraturan Daerah 6 / 2010 Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-qur’an Dan Mendirikan Shalat Bagi Anak Usia Sekolah Yang Beragama Islam
Baru
Tidak ada Lampiran
59 Peraturan Daerah 1 / 2011 Pajak Daerah
Baru
Tidak ada Lampiran
60 Peraturan Daerah 2 / 2011 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Baru
Tidak ada Lampiran
61 Peraturan Daerah 3 / 2011 Retribusi Jasa Umum
Mencabut
Tidak ada Lampiran
62 Peraturan Daerah 4 / 2011 Retribusi Jasa Usaha
Mencabut
Tidak ada Lampiran
63 Peraturan Daerah 5 / 2011 Retribusi Perizinan Tertentu
Mencabut
Tidak ada Lampiran
64 Peraturan Daerah 6 / 2011 Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
Baru
Tidak ada Lampiran
65 Peraturan Daerah 7 / 2011 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
66 Peraturan Daerah 8 / 2011 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
67 Peraturan Daerah 9 / 2011 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
68 Peraturan Daerah 11 / 2011 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Mengubah
Tidak ada Lampiran
69 Peraturan Daerah 1 / 2012 Pengelolaan Pertambangan Mineral
Mencabut
Tidak ada Lampiran
70 Peraturan Daerah 2 / 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031
Mencabut
Tidak ada Lampiran
71 Peraturan Daerah 3 / 2012 Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
72 Peraturan Daerah 4 / 2012 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Baru
Tidak ada Lampiran
73 Peraturan Daerah 5 / 2012 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Pt. Bank Riau Kepri Untuk Tahun 2011 S/d 2014
Baru
Tidak ada Lampiran
74 Peraturan Daerah 6 / 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Mengubah
Tidak ada Lampiran
75 Peraturan Daerah 7 / 2012 Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
76 Peraturan Daerah 8 / 2012 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Baru
Tidak ada Lampiran
77 Peraturan Daerah 9 / 2012 Penyelenggaraan Pendidikan
Dicabut
Tidak ada Lampiran
78 Peraturan Daerah 12 / 2012 Penyelenggaraan Kebersihan
Baru
Tidak ada Lampiran
79 Peraturan Daerah 13 / 2012 Penataan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
Baru
Tidak ada Lampiran
80 Peraturan Daerah 1 / 2013 Bangunan Gedung
Baru
Tidak ada Lampiran
81 Peraturan Daerah 2 / 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Baru
Tidak ada Lampiran
82 Peraturan Daerah 3 / 2013 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Baru
Tidak ada Lampiran
83 Peraturan Daerah 4 / 2013 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
84 Peraturan Daerah 5 / 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
85 Peraturan Daerah 6 / 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Mengubah
Tidak ada Lampiran
86 Peraturan Daerah 7 / 2013 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (pd.bpr) Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
87 Peraturan Daerah 8 / 2013 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Untuk Tahun 2013 S/d 2017
Baru
Tidak ada Lampiran
88 Peraturan Daerah 9 / 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Baru
Tidak ada Lampiran
89 Peraturan Daerah 10 / 2013 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Baru
Tidak ada Lampiran
90 Peraturan Daerah 11 / 2013 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Baru
Tidak ada Lampiran
91 Peraturan Daerah 1 / 2014 Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Baru
Tidak ada Lampiran
92 Peraturan Daerah 2 / 2014 Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan Fm
Baru
Tidak ada Lampiran
93 Peraturan Daerah 3 / 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Baru
Tidak ada Lampiran
94 Peraturan Daerah 4 / 2014 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Didaerah
Baru
Tidak ada Lampiran
95 Peraturan Daerah 5 / 2014 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Pt. Bintan Karya Bahari
Baru
Tidak ada Lampiran
96 Peraturan Daerah 6 / 2014 Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
97 Peraturan Daerah 7 / 2014 Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Bantuan Pembinaan Keagamaan
Baru
Tidak ada Lampiran
98 Peraturan Daerah 8 / 2014 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Baru
Tidak ada Lampiran
99 Peraturan Daerah 9 / 2014 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Baru
Tidak ada Lampiran
100 Peraturan Daerah 10 / 2014 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Baru
Tidak ada Lampiran
101 Peraturan Daerah 1 / 2015 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Mencabut
Tidak ada Lampiran
102 Peraturan Daerah 2 / 2015 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Baru
Tidak ada Lampiran
103 Peraturan Daerah 3 / 2015 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Baru
Tidak ada Lampiran
104 Peraturan Daerah 4 / 2015 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015 - 2025
Baru
Tidak ada Lampiran
105 Peraturan Daerah 5 / 2015 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025
Baru
Tidak ada Lampiran
106 Peraturan Daerah 6 / 2015 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Baru
Tidak ada Lampiran
107 Peraturan Daerah 1 / 2016 Kawasan Tanpa Rokok
Baru
Tidak ada Lampiran
108 Peraturan Daerah 2 / 2016 Ketertiban Umum
Baru
Tidak ada Lampiran
109 Peraturan Daerah 3 / 2016 Izin Usaha Jasa Konstruksi
Baru
Tidak ada Lampiran
110 Peraturan Daerah 4 / 2016 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Baru
Tidak ada Lampiran
111 Peraturan Daerah 5 / 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
Baru
Tidak ada Lampiran
112 Peraturan Daerah 6 / 2016 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Baru
Tidak ada Lampiran
113 Peraturan Daerah 7 / 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Mencabut
Tidak ada Lampiran
114 Peraturan Daerah 8 / 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Mengubah
Tidak ada Lampiran
115 Peraturan Daerah 9 / 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Mengubah
Tidak ada Lampiran
116 Peraturan Daerah 10 / 2016 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Baru
Tidak ada Lampiran
117 Peraturan Daerah 1 / 2017 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.
Baru
Tidak ada Lampiran
118 Peraturan Daerah 2 / 2017 Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Baru
Tidak ada Lampiran
119 Peraturan Daerah 3 / 2017 Pengelolaan Air Limbah Domestik
Baru
Tidak ada Lampiran
120 Peraturan Daerah 4 / 2017 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Mencabut
Tidak ada Lampiran
121 Peraturan Daerah 5 / 2017 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Baru
Tidak ada Lampiran
122 Peraturan Daerah 6 / 2017 Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut
Tidak ada Lampiran
123 Peraturan Daerah 7 / 2017 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Baru
Tidak ada Lampiran
124 Peraturan Daerah 1 / 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
125 Peraturan Daerah 2 / 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Mencabut
Tidak ada Lampiran
126 Peraturan Daerah 4 / 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Berlaku
Tidak ada Lampiran
127 Peraturan Daerah 6 / 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Mencabut
Tidak ada Lampiran
128 Peraturan Daerah 8 / 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Mengubah
Tidak ada Lampiran
129 Peraturan Daerah 3 / 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Mengubah
Tidak ada Lampiran
130 Peraturan Daerah 5 / 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2019 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Berlaku
Tidak ada Lampiran
131 Peraturan Daerah 6 / 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Judul : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :6 Nomor Panggil : Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Daerah Singkatan Jenis :Perda Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.6 Subjek :PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2015 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ISBN :0 Status :Diubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA Nomor : 6 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ABSTRAK Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga berimplikasi hukum terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa di daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UUD Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.112 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.65 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016; Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepla Desa. Waktu Pilkades, Panitia Pilkades, Pemilih Pilkades, Calon Kades, BPDes, Penetapan BacalonKades, Pilkades Antarwaktu, Tahapan Pilkades, Biaya Pilkades. CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2019 - Penjelasan : 2 hlm. Mengubah
Tidak ada Lampiran
132 Peraturan Daerah 1 / 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
133 Peraturan Daerah 3 / 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Bintan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 KATALOG: Tentang : Badan Permusyawaratan Desa - 4 Juli 2019 Sumber :LL SETDA KABUPATEN BINTAN 2019 : 39 Hlm LD 2019 ( 1 ) : 34 Hlm TLD 2019 : 4 hlm Subjek :Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 3 Tentang : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2015 ; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.110 Tahun 2016; Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :Badan Permusyawaratan Desa, ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Keanggotaan BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Hak Kewajiban dan Wewenang BPD, Peraturan dan Tata Tertib BPD, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2019 Penjelasan : 5 hlm Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Mencabut
Tidak ada Lampiran
134 Peraturan Daerah 4 / 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Dan Ruang Air Susu Ibu
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Air Susu Ibu Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 KATALOG: Tentang : Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Air Susu Ibu - 4 Juli 2019 Sumber :LL SETDA KABUPATEN BINTAN 2019 : 30 Hlm LD 2019 ( 1 ) : 23 Hlm TLD 2019 : 7 hlm Subjek :Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Air Susu Ibu Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Air Susu Ibu Nomor : 3 Tentang : PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DAN RUANG AIR SUSU IBU ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 9 Tahun 2012; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 35 Tahun 2014; UU No.13 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.52 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.36 Tahun 2014; PP No.65 Tahun 2005; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PerPres No.72 Tahun 2012; PerPres No.42 Tahun 201; PerBer No.; PermenPPPA No.2 Tahun 2007; PermenPPPA No.3 Tahun 2010; Permendagri No.100 Tahun 2008; Permenkes No.155 Tahun 2010; Permenkes No.15 Tahun 2013; Permenkes No.39 Tahun 2013; Permenkes No.15 Tahun 2014; Permenkes No.23 Tahun 2014; Permenkes No.25 Tahun 2014; Permenkes No.53 Tahun 2014; Permenkes No.75 Tahun 2014; Permenkes No.3 Tahun 2019; Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Air Susu Ibu, ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Dukungan Program Asi Eksklusif dan Ruang Asi, Air Susu Ibu Eksklusif, Informasi dan Edukasi, Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya, Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum, Pendanaan, Penghargaan, Dukungan Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Penutup CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2019 Penjelasan : 7 hlm Berlaku
Tidak ada Lampiran
135 Peraturan Daerah 9 / 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Berlaku
Tidak ada Lampiran
136 Peraturan Daerah 8 / 2017 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Berlaku
Tidak ada Lampiran
137 Peraturan Daerah 7 / 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Berlaku
Tidak ada Lampiran
138 Peraturan Daerah 5 / 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Berlaku
Tidak ada Lampiran
139 Peraturan Daerah 2 / 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 KATALOG: Tentang : Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan - 15 Maret 2019 Sumber :LL SETDA KABUPATEN BINTAN 2019 : 49 Hlm LD 2019 ( 1 ) : 44 Hlm TLD 2019 : 5 hlm Subjek :Perusahaan Daerah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Nomor : 2 Tentang : Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : bahwa mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2017; Permendagri No.94 Tahun 2017; Permendagri No.38 Tahun 2018; Perda No.1 Tahun 2017; Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan, ketentuan Umum, Pembentukan, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA,MAKSUD DAN TUJUAN, KEGIATAN USAHA, JANGKA WAKTU BERDIRI, MODAL , ORGAN, RAPAT KPM, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI, PEGAWAI, PERENCANAAN DAN PELAPORAN, TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA, KERJASAMA, PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Maret 2019 Penjelasan : 5 hlm Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR ) Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Mencabut
Tidak ada Lampiran
140 Peraturan Daerah 7 / 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Berlaku
Tidak ada Lampiran
141 Peraturan Daerah 8 / 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Judul : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :8 Nomor Panggil : 8 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Daerah Singkatan Jenis :Perda Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.8 Subjek :APBD ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor: 62 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama, Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Dasar Hukum Perda ini adalah :Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015;PP No.23 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.123 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2014; Permendagri No.6 Tahun 2017; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri No.54 Tahun 2019; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2019.. Dalam Peraturan Daearah ini diatur tentang : APBD Kabupaten Bintan Tahun 2020. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
142 Peraturan Daerah 1 / 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040
Judul : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2040 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :1 Nomor Panggil : 1 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Daerah Singkatan Jenis :Perda Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.1 Subjek :Tata Ruang ISBN :0 Status :MENCABUTBahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040, Rencana Tata Ruang Nomor: 1 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 ABSTRAK bahwa dalam rangka menyelaraskan perkembangan kebijakan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten, serta dinamika internal di Kabupaten Bintan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Dasar Hukum Perda ini adalah :Pasal 18 ayat 6 UUD; UU No. 12 Tahun 1956; UU No 7 Tahun 1965; UU No.25 Tahun 2002, UU No.26 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2014; UU No.41 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.26 Tahun 2008; PP No.13 Tahun 2017; PP No.15 Tahun 2010; PP No.24 Tahun 2010; PP No.105 Tahun 2015; PP No.68 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2013; Perpres No.4 Tahun 2016; Perpres No.14 Tahun 2017; Perpres No.3 Tahun 2016; Perpres No.56 Tahun 2018; Permendagri No.115 Tahun 2017; Permendagri No.116 Tahun 2017; PermenATR No.1 Tahun 2018; Permendagri No.4 Tahun 2019; PerdaProvKepri No.1 Tahun 2017 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Fungsi, Lingkup Wilayah Perencanaan, Tujuan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah, Rencana Struktur Ruang Wilayah, Rencana Pola Wilayah Kabupaten Bintan, Penetapan Kawasan Strategis, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Hak Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Daerah ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011- 2031 (Berita Daerah kabupaten Bintan Tahun 2012 nomor 2) mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Maret 2020 - Penjelasan : 16 hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
143 Peraturan Daerah 100 / 2000 Jjj
Judul : Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :11 Nomor Panggil : 11 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.11 Subjek :Pajak dan Retribusi Daerah ISBN :0 Status :Mengubah dan Diubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pajak Daerah dan Retribusi, Tata cara Pemberian dan Pembayaran Insentif pemungutan. Nomor : 33 Tentang : Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ABSTRAK bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi nkerja, dan/atau pertimbangan objektif lainya dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa insentif diberikan kepada Instansi Pelaskanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2019; Kepmendagri No.061-5449 Tahun 2019; Perbup No.33 Tahun 2017; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Mengubah Beberapa ketentuan CATATAN : Peraturan ini MENGUBAH Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 diundangkan, 3 Januari 2020 - Penjelasan : . Mengubah
Tidak ada Lampiran
144 Peraturan Daerah 13000 / 2000 W4nt3k
W4NT3K W4NT3K Baru
Tidak ada Lampiran
145 Peraturan Daerah 2 / 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (pt) Bintan Inti Sukses
Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT) BINTAN INTI SUKSES Diubah
Tidak ada Lampiran
146 Peraturan Daerah 1 / 2000 Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangat Desa Dan Tunjangan Dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa Serta Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGAT DESA DAN TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA OPERASIONAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :1 Nomor Panggil : 1 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :BD 2020 (1):17 Hlm Subjek :PENGHASILAN, TUNJANGAN ISBN :0 Status :MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Dana Operasional, BPD, Pemdes, Kadesa dan Perangkat.Tujangan, Penghasilan Perbup.Bintan, No.1, BD 2020/No.1, 17 HLM, PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGAT DESA DAN TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA OPERASIONAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 81B dan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa , Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019;PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.82 Tahun 2018; Perpres No.85 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.82 Tahun 2015; ; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.66 Tahun 2017; Permendagri No.67 Tahun 2017; Permendagri; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.18 Tahun 2018 ; Permendagri No.20 Tahun 2018, ; Permendagri No.119 Tahun 2019, Perda No.6 Tahun 2018, Perda No.3 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Dana Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Bersatatus Pegawai Negeri Sipil, Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, Pertanggungjawaban dan Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2020 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran