No Bentuk Nomor Peraturan Judul Katalog Abstrak Status Akhir Unduh Lampiran
1 Peraturan Bupati 2 / 2018 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Baru
Tidak ada Lampiran
2 Peraturan Bupati 60 / 2017 Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan/atau Alat Berat
Baru
Tidak ada Lampiran
3 Peraturan Bupati 5 / 2018 Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Baru
Tidak ada Lampiran
4 Peraturan Bupati 1 / 2006 Unit Peiaksana Teknis (upt) Pendataan Dan Penagihan Badan Pengeloi.aan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Di Kijang, Kawal Dan Tanjung Uban
Baru
Tidak ada Lampiran
5 Peraturan Bupati 2 / 2006 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau
Baru
Tidak ada Lampiran
6 Peraturan Bupati 3 / 2006 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau
Baru
Tidak ada Lampiran
7 Peraturan Bupati 4 / 2006 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau
Baru
Tidak ada Lampiran
8 Peraturan Bupati 6 / 2006 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (upt ) Pengujian Kei.jdaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Riau
Baru
Tidak ada Lampiran
9 Peraturan Bupati 7 / 2006 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pelayanan Teknis (upt) Pengembangnan Perikanan Dan Kelautan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Riau
Baru
Tidak ada Lampiran
10 Peraturan Bupati 8 / 2006 Pemberian Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (ukl) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (upl)
Baru
Tidak ada Lampiran
11 Peraturan Bupati 9 / 2006 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pamerintah Kabupaten Kepulauan Riau
Baru
Tidak ada Lampiran
12 Peraturan Bupati 10 / 2006 Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
13 Peraturan Bupati 11 / 2006 Besaran Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Dan Tata Cara Pemberian Uang Perangsang Dari Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Baru
Tidak ada Lampiran
14 Peraturan Bupati 12 / 2006 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut
Baru
Tidak ada Lampiran
15 Peraturan Bupati 13 / 2006 Pedoman Pengajuan, Penyerahan Data Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Baru
Tidak ada Lampiran
16 Peraturan Bupati 16 / 2006 Uraian Tugas Sekretariat, Bidang , Sub Bagian , Sub Bidang Dan Seksi Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
17 Peraturan Bupati 17 / 2006 Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
18 Peraturan Bupati 21 / 2006 Organisasi Dana Tata Kerja Teknis Kebersihan Dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
19 Peraturan Bupati 22 / 2006 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Umum Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
20 Peraturan Bupati 23 / 2006 Penataan Lahan Pasca Tambang
Baru
Tidak ada Lampiran
21 Peraturan Bupati 26 / 2006 Pedoman Dan Mekanisme Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Kabupaten Bintan
Baru
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
22 Peraturan Bupati 29 / 2006 Pengangkutan / Penjualan Bahan Galian Golongan C Untuk Keperluan Antar Pulau Dan Ekspor
Baru
Tidak ada Lampiran
23 Peraturan Bupati 1 / 2007 Master Plan Bandar Seri Bentan Dan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu
Baru
Tidak ada Lampiran
24 Peraturan Bupati 2 / 2007 Batas Wilayah Kelurahan Gunung Lengkuas, Kelurahan Kijang Kota, Kelurahan Sungai Lekop Dan Kelurahan Sijngai Enam Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
25 Peraturan Bupati 3 / 2007 Petunjuk Teknis Penguatan Modal Usaha Nelayan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Di Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
26 Peraturan Bupati 5 / 2007 Standar Pelayanan Minimum (spm) Perpanjangan Ktp Dan Akte Kelahiran Gratis
Baru
Tidak ada Lampiran
27 Peraturan Bupati 6 / 2007 Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Kartu Tanda Pependuduk ( Ktp ) Dan Akte Kelahiran Gratis
Baru
Tidak ada Lampiran
28 Peraturan Bupati 8 / 2007 Uang Duka Dan Biaya Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
29 Peraturan Bupati 10 / 2007 Pembentukan Staf Khusus Bupati
Baru
Tidak ada Lampiran
30 Peraturan Bupati 11 / 2007 Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (ppk) Mandiri Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
31 Peraturan Bupati 12 / 2007 Pengelolaan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
32 Peraturan Bupati 13 / 2007 Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintah Dari Bupati Kepada Camat
Baru
Tidak ada Lampiran
33 Peraturan Bupati 14 / 2007 Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelaiitikaiy Dan Pemberhentian Kepala Desa
Baru
Tidak ada Lampiran
34 Peraturan Bupati 15 / 2007 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2oo8
Baru
Tidak ada Lampiran
35 Peraturan Bupati 16 / 2007 Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun 2oo7
Baru
Tidak ada Lampiran
36 Peraturan Bupati 18 / 2007 Kerja Lembur, Pemberian Uang Lembur Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembtur Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap (ptt) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
37 Peraturan Bupati 20 / 2007 Petunjuk Pilaksanaan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( Ktp ) Dan Akte Kelahiran Gratis Di Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
38 Peraturan Bupati 21 / 2007 Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa Se - Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
39 Peraturan Bupati 22 / 2007 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
40 Peraturan Bupati 23 / 2007 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
41 Peraturan Bupati 2 / 2008 Izin Penyediaan Ketenagalistrikan Yang Tidak Terhubung Jaringan Transmisi Nasional (jtn) Di Wilayah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
42 Peraturan Bupati 3 / 2008 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (rtlh) Program Pembersadaan Fakir Miskin (p2tm) Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
43 Peraturan Bupati 7 / 2008 Batas Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
44 Peraturan Bupati 8 / 2008 Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Eksport Dan Penjualan Antar Pulau Untuk Bahan Galian Golongan C Pada Perusahaan Pertambangan Di Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
45 Peraturan Bupati 10 / 2008 Petunjuk Teknis Dana Bantuan Isodal Koperasi Karyawan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Karyawan Di Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
46 Peraturan Bupati 12 / 2008 Pedoman Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga
Baru
Tidak ada Lampiran
47 Peraturan Bupati 13 / 2008 Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembancan Kecamatan (ppk) Otonomi Bintan Tahun Anggaran 2008
Baru
Tidak ada Lampiran
48 Peraturan Bupati 17 / 2008 Besaran Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Dan Tata Cara Pemberian Uang Pemngsang Dari Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Mencabut
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
49 Peraturan Bupati 20 / 2008 Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Bintan Tahun 2oo8
Baru
Tidak ada Lampiran
50 Peraturan Bupati 21 / 2008 Petunjuk Teknis Pengawasan Penyaluran Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (bbm) Jenis Bensin Dan Solar
Baru
Tidak ada Lampiran
51 Peraturan Bupati 22 / 2008 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Ternak Sapi Penggemukkan Kabupaten Bintan Tahun 2oo8
Baru
Tidak ada Lampiran
52 Peraturan Bupati 23 / 2008 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Ternak Ayam Buras Kabupaten Bintan Tahun 2oo8
Baru
Tidak ada Lampiran
53 Peraturan Bupati 24 / 2008 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Sayur Ekspor Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo8
Baru
Tidak ada Lampiran
54 Peraturan Bupati 25 / 2008 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Padi Polybag Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo8
Baru
Tidak ada Lampiran
55 Peraturan Bupati 27 / 2008 Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertaman Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo8
Baru
Tidak ada Lampiran
56 Peraturan Bupati 1 / 2009 Tugas Dan Fungsi Staf Ahli Bupati
Mencabut
Tidak ada Lampiran
57 Peraturan Bupati 2 / 2009 Uraian Tugas Bagian Dan Sub Bagian Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut Peraturan Bupati Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Mencabut
Tidak ada Lampiran
58 Peraturan Bupati 3 / 2009 Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian Dan Seksi Pada Dinas Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi pada Dinas Dearah Kabupaten Bintan Mencabut
Tidak ada Lampiran
59 Peraturan Bupati 5 / 2009 Uraian Tugas Kepala Satuan, Sub Bagian Dan Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
60 Peraturan Bupati 6 / 2009 Uraian Tugas Sekretariat, Sub Bagian Dan Seksi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
61 Peraturan Bupati 7 / 2009 Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
62 Peraturan Bupati 8 / 2009 Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Camat
Baru
Tidak ada Lampiran
63 Peraturan Bupati 9 / 2009 Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Promosi,investasi Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
64 Peraturan Bupati 10 / 2009 Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo9
Baru
Tidak ada Lampiran
65 Peraturan Bupati 11 / 2009 Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
Baru
Tidak ada Lampiran
66 Peraturan Bupati 13 / 2009 Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang Mbupaten Binitan Tahun 2a09 -2014
Baru
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
67 Peraturan Bupati 14 / 2009 Standar Pelayanan Publik Pada Kecamatan Dan Kelurahan / Desa Di Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
68 Peraturan Bupati 15 / 2009 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Promosi, Investasi Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
69 Peraturan Bupati 16 / 2009 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2o09
Baru
Tidak ada Lampiran
70 Peraturan Bupati 17 / 2009 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo9
Baru
Tidak ada Lampiran
71 Peraturan Bupati 18 / 2009 Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa Kelurahan Tahun Anggaran 2009
Baru
Tidak ada Lampiran
72 Peraturan Bupati 19 / 2009 Pelaksanaan Tugas Supervisor, Operator, Validator Dan Registor Siak
Baru
Tidak ada Lampiran
73 Peraturan Bupati 20 / 2009 Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dan Hibah Pemerintah Kabupatan Bintan Tahun Anggaran 2oo9
Baru
Tidak ada Lampiran
74 Peraturan Bupati 25 / 2009 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
75 Peraturan Bupati 27 / 2009 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahtin 2oo9 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo9
Mengubah
Tidak ada Lampiran
76 Peraturan Bupati 28 / 2009 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
77 Peraturan Bupati 29 / 2009 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rkpd) Kabupaten Bintan Tahun 2oio
Baru
Tidak ada Lampiran
78 Peraturan Bupati 31 / 2009 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan Kabupaten Bintan Tahun 2oo9
Baru
Tidak ada Lampiran
79 Peraturan Bupati 32 / 2009 Master Plan Bandar Seri Bentan Dan Master Planpengemabangan Kawasan Wisata Terpadu
Baru
Tidak ada Lampiran
80 Peraturan Bupati 33 / 2009 Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Bintan Tahun 2oo9
Baru
Tidak ada Lampiran
81 Peraturan Bupati 34 / 2009 Pedoman Tata Cara Pencairan Serta Pengelolaan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan ( Djpl) Dan Dana Kepedulian Terhadap Tviasyarakat ( Dktm ) Untuk Mineral Bukan Logam Dan Mineral Logam Di Wilayah Pertambangan
Baru
Tidak ada Lampiran
82 Peraturan Bupati 35 / 2009 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2oo9 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Peisksaitia Teknis Pada Dinas Daerah Dan Letbaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
83 Peraturan Bupati 36 / 2009 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahtin 2o09 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2oo9
Mengubah
Tidak ada Lampiran
84 Peraturan Bupati 39 / 2009 Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
85 Peraturan Bupati 40 / 2009 Pedoman Alokasi Danai Pengelolaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Mencabut
Tidak ada Lampiran
86 Peraturan Bupati 41 / 2009 Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
87 Peraturan Bupati 42 / 2009 Pengelolaan Bintan Radio Fm Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
88 Peraturan Bupati 43 / 2009 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah Langsung Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama (lkm Kube) Sejahtera Program Pemberdayaan Fakir Miskin (p2fm) Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
89 Peraturan Bupati 44 / 2009 Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Yang Berasal Dari Usaha Dan Atau Kegiatan Penghasii, Limbah Di Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
90 Peraturan Bupati 46 / 2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2oo9 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
91 Peraturan Bupati 2 / 2010 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Pada Setiap Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
92 Peraturan Bupati 3 / 2010 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
93 Peraturan Bupati 4 / 2010 Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa Kelurahan Tahun Anggaran 2o1o
Baru
Tidak ada Lampiran
94 Peraturan Bupati 5 / 2010 Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
95 Peraturan Bupati 6 / 2010 Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2o1o
Baru
Tidak ada Lampiran
96 Peraturan Bupati 8 / 2010 Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Dasar (bosda)
Baru
Tidak ada Lampiran
97 Peraturan Bupati 10 / 2010 Dana Alokasi Umum Desa Tahun Anggaran 2o10
Mencabut
Tidak ada Lampiran
98 Peraturan Bupati 11 / 2010 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2oio
Mencabut
Tidak ada Lampiran
99 Peraturan Bupati 12 / 2010 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Modal Usaha Perikanan Dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Bintan Tahun 2o1o
Baru
Tidak ada Lampiran
100 Peraturan Bupati 13 / 2010 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2oo9 Tentang Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
101 Peraturan Bupati 15 / 2010 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rkpd) Kabupaten Bintan Tahun 2o11
Baru
Tidak ada Lampiran
102 Peraturan Bupati 17 / 2010 Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Baru
Tidak ada Lampiran
103 Peraturan Bupati 18 / 2010 Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Ayam Buras Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2o1o
Baru
Tidak ada Lampiran
104 Peraturan Bupati 19 / 2010 Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2o1o
Baru
Tidak ada Lampiran
105 Peraturan Bupati 22 / 2010 Pedoman Kegiatan Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebunan Dan Pengembangan Karet Unggul Program Pengembangan Agribisnis Kabupaten Bintan Tahun 2o1o
Baru
Tidak ada Lampiran
106 Peraturan Bupati 24 / 2010 Perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2o1o Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa Kelurahan Tahun Anggaran 2olo
Mengubah
Tidak ada Lampiran
107 Peraturan Bupati 25 / 2010 Rencana Zonasi Dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (kkld) Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
108 Peraturan Bupati 26 / 2010 Batas Wilayaii Kecamatan Bintan Utara Dan Seri Kuala Lobamkabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
109 Peraturan Bupati 27 / 2010 Batas Wilayah Kecamatan Bintan Pesisir Dan Kecamatain Mantang Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
110 Peraturan Bupati 29 / 2010 Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Telaih Memiliki Izin Dan Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
111 Peraturan Bupati 30 / 2010 Pedoman Kegiatan Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Pertanian Kegiatan Pengembangan Sayur.sayuran Dan Tanaman Hias Raphis Excelsa Program Pengembangan Agribisnis Kabupaten Bintan Tahun 2oio
Baru
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
112 Peraturan Bupati 1 / 2011 Pedoman Tenaga Honorer Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabiupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
113 Peraturan Bupati 2 / 2011 Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
114 Peraturan Bupati 3 / 2011 Pedoman Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga
Mencabut
Tidak ada Lampiran
115 Peraturan Bupati 4 / 2011 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Baru
Tidak ada Lampiran
116 Peraturan Bupati 5 / 2011 Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial , Hibah Dan Tak Terduga Pemerinth Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011
Baru
Tidak ada Lampiran
117 Peraturan Bupati 6 / 2011 Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
118 Peraturan Bupati 7 / 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desatahun Anggaran 2o11
Baru
Tidak ada Lampiran
119 Peraturan Bupati 8 / 2011 Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2011
Baru
Tidak ada Lampiran
120 Peraturan Bupati 9 / 2011 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Pada Setiap Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
121 Peraturan Bupati 11 / 2011 Dana Alokasi Umum Desa Tahun Anggaran 2011
Mencabut
Tidak ada Lampiran
122 Peraturan Bupati 12 / 2011 Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian Lpg Tabung 3 Kg Di Kab. Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
123 Peraturan Bupati 14 / 2011 Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
124 Peraturan Bupati 15 / 2011 Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
125 Peraturan Bupati 16 / 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
126 Peraturan Bupati 17 / 2011 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (rs-rtlh) Tahun Anggaran 2011
Baru
Tidak ada Lampiran
127 Peraturan Bupati 18 / 2011 Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemertntah (lakip) Dilingkungan Ppemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
128 Peraturan Bupati 18 / 2011 Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemertntah (lakip) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
129 Peraturan Bupati 20 / 2011 Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
130 Peraturan Bupati 21 / 2011 Pedoman Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/uazah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
131 Peraturan Bupati 22 / 2011 Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pengelolaan Pendapatan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (ppk-blud) Bertahap Unit Kerja Puskesmas Teluk Sebong Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
132 Peraturan Bupati 23 / 2011 Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendataan Dan Penagihan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
133 Peraturan Bupati 24 / 2011 Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Umum Sekolah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
134 Peraturan Bupati 25 / 2011 Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Infrastruktur Jalan Dan Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Um
Baru
Tidak ada Lampiran
135 Peraturan Bupati 26 / 2011 Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
136 Peraturan Bupati 27 / 2011 Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Laut Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
137 Peraturan Bupati 28 / 2011 Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
138 Peraturan Bupati 29 / 2011 Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
139 Peraturan Bupati 30 / 2011 Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
140 Peraturan Bupati 36 / 2011 Persyaratan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol
Baru
Tidak ada Lampiran
141 Peraturan Bupati 37 / 2011 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2011
Mengubah
Tidak ada Lampiran
142 Peraturan Bupati 43 / 2011 Infrastruktur Jalan
Baru
Tidak ada Lampiran
143 Peraturan Bupati 1 / 2012 Penyelenggaraan Pelayanan Pirizinan Pada Terpadu Satu Pintu Badan Penananaman Modal Dan Promisi Daerah Kabupaten Binta
Mencabut
Tidak ada Lampiran
144 Peraturan Bupati 2 / 2012 Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
145 Peraturan Bupati 3 / 2012 Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
146 Peraturan Bupati 4 / 2012 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahtahun Anggaran 2012
Baru
Tidak ada Lampiran
147 Peraturan Bupati 8 / 2012 Petunjuk Pelaksanaanbantuan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
148 Peraturan Bupati 9 / 2012 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penguatan Modal Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
149 Peraturan Bupati 37 / 2012 Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
150 Peraturan Bupati 38 / 2012 Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan
Baru
Tidak ada Lampiran
151 Peraturan Bupati 39 / 2012 Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran
Baru
Tidak ada Lampiran
152 Peraturan Bupati 40 / 2012 Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
153 Peraturan Bupati 41 / 2012 Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
154 Peraturan Bupati 52 / 2012 Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
155 Peraturan Bupati 53 / 2012 Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
156 Peraturan Bupati 54 / 2012 Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Penghapusan Pajak Daerah Beserta Sanksi Administrasinya
Baru
Tidak ada Lampiran
157 Peraturan Bupati 55 / 2012 Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
158 Peraturan Bupati 56 / 2012 Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
159 Peraturan Bupati 3 / 2013 Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
160 Peraturan Bupati 5 / 2013 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun
Baru
Tidak ada Lampiran
161 Peraturan Bupati 6 / 2013 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (rs-rtlh) Tahun Anggaran 2013
Baru
Tidak ada Lampiran
162 Peraturan Bupati 7 / 2013 Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Nenumbuh Kembangkan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2013
Baru
Tidak ada Lampiran
163 Peraturan Bupati 8 / 2013 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014
Baru
Tidak ada Lampiran
164 Peraturan Bupati 9 / 2013 Kebutuhan Dah Harga Eceran Tinggi (het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2013
Baru
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
165 Peraturan Bupati 10 / 2013 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013
Baru
Tidak ada Lampiran
166 Peraturan Bupati 17 / 2013 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Baru
Tidak ada Lampiran
167 Peraturan Bupati 18 / 2013 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
Baru
Tidak ada Lampiran
168 Peraturan Bupati 21 / 2013 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintan Sejahtera Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
169 Peraturan Bupati 27 / 2013 Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
170 Peraturan Bupati 30 / 2013 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rkpd) Kabupaten Bintan Tahun 2014
Baru
Tidak ada Lampiran
171 Peraturan Bupati 38 / 2013 Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Mencabut
Tidak ada Lampiran
172 Peraturan Bupati 42 / 2013 Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (tp-tgr) Keuangan Dan Barang Milik Daerah Serta Pengelolaan Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (tptd) Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
173 Peraturan Bupati 43 / 2013 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Baru
Tidak ada Lampiran
174 Peraturan Bupati 44 / 2013 Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
175 Peraturan Bupati 1 / 2014 Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
176 Peraturan Bupati 4 / 2014 Prosedur Dan Tata Cara Pemberian Uang Makan Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap/honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
177 Peraturan Bupati 5 / 2014 Dana Alokasi Umum Desa Tahun Anggaran 2014
Baru
Tidak ada Lampiran
178 Peraturan Bupati 9 / 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2014
Baru
Tidak ada Lampiran
179 Peraturan Bupati 11 / 2014 Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
180 Peraturan Bupati 14 / 2014 Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
181 Peraturan Bupati 18 / 2014 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Dan Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
182 Peraturan Bupati 20 / 2014 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
183 Peraturan Bupati 21 / 2014 Jaminan Kesungguhan Untuk Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral Logam Dan Batuan Di Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
184 Peraturan Bupati 22 / 2014 Pedoman Tata Cara Pengelolaan Dan Pencairan Jaminan Reklamasi Dan Jaminan Pascatambang Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batuan Di Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
185 Peraturan Bupati 23 / 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
186 Peraturan Bupati 24 / 2014 Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut Pemerintah Kabupaten Bintan
Mencabut
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
187 Peraturan Bupati 25 / 2014 Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
188 Peraturan Bupati 27 / 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
189 Peraturan Bupati 30 / 2014 Standar Operasional Prosedur Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
190 Peraturan Bupati 31 / 2014 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bintan Dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
191 Peraturan Bupati 29 / 2014 Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
192 Peraturan Bupati 34 / 2014 Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Baru
Tidak ada Lampiran
193 Peraturan Bupati 37 / 2014 Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Baru
Tidak ada Lampiran
194 Peraturan Bupati 38 / 2014 Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Baru
Tidak ada Lampiran
195 Peraturan Bupati 40 / 2014 Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Sppt, Stpd Dan Skpd Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Baru
Tidak ada Lampiran
196 Peraturan Bupati 41 / 2014 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
197 Peraturan Bupati 84 / 2014 Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintan Sejahtera Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
198 Peraturan Bupati 87 / 2014 Jabatan Analis Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
199 Peraturan Bupati 6 / 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
200 Peraturan Bupati 11 / 2015 Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan Pada Retribusi Perizinan Tertentu
Baru
Tidak ada Lampiran
201 Peraturan Bupati 16 / 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pns Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
202 Peraturan Bupati 19 / 2015 Rumah Susun
Baru
Tidak ada Lampiran
203 Peraturan Bupati 25 / 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Dan Sub Bagian Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
204 Peraturan Bupati 28 / 2015 Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (blm) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (pnpm-m Perkotaan) Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
205 Peraturan Bupati 29 / 2015 Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
206 Peraturan Bupati 34 / 2015 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016
Baru
Tidak ada Lampiran
207 Peraturan Bupati 35 / 2015 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016
Baru
Tidak ada Lampiran
208 Peraturan Bupati 37 / 2015 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
209 Peraturan Bupati 38 / 2015 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Baru
Tidak ada Lampiran
210 Peraturan Bupati 2 / 2016 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
211 Peraturan Bupati 4 / 2016 Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bintan Dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016
Baru
Tidak ada Lampiran
212 Peraturan Bupati 5 / 2016 Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mencabut
Tidak ada Lampiran
213 Peraturan Bupati 7 / 2016 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat
Mengubah
Tidak ada Lampiran
214 Peraturan Bupati 9 / 2016 Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Negri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Mencabut
Belum ada file
Tidak ada Lampiran
215 Peraturan Bupati 10 / 2016 Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Mencabut
Tidak ada Lampiran
216 Peraturan Bupati 11 / 2016 Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016
Baru
Tidak ada Lampiran
217 Peraturan Bupati 16 / 2016 Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
218 Peraturan Bupati 17 / 2016 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Mengubah
Tidak ada Lampiran
219 Peraturan Bupati 18 / 2016 Pedoman Pengangkatan Pejabat Pegelola Dan Pegawai Berasal Dari Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
220 Peraturan Bupati 20 / 2016 Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati/wakil Bupati Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Dicabut dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN Dicabut
Tidak ada Lampiran
221 Peraturan Bupati 21 / 2016 Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) Kabupaten Bintan Tahun 2016
Mencabut
Tidak ada Lampiran
222 Peraturan Bupati 30 / 2016 Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
223 Peraturan Bupati 31 / 2016 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
224 Peraturan Bupati 34 / 2016 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
225 Peraturan Bupati 35 / 2016 Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rawat Inap Kelas Iii Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
226 Peraturan Bupati 37 / 2016 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
227 Peraturan Bupati 39 / 2016 Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) Kabupaten Bintan Tahun 2017
Baru
Tidak ada Lampiran
228 Peraturan Bupati 1 / 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
229 Peraturan Bupati 6 / 2017 Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bintan Dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017
Baru
Tidak ada Lampiran
230 Peraturan Bupati 8 / 2017 Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
231 Peraturan Bupati 9 / 2017 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut
Tidak ada Lampiran
232 Peraturan Bupati 13 / 2017 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
233 Peraturan Bupati 14 / 2018 Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati
Mencabut
Tidak ada Lampiran
234 Peraturan Bupati 18 / 2017 Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kabupaten Bintan Tahun 2017
Baru
Tidak ada Lampiran
235 Peraturan Bupati 36 / 2017 Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Block Grant Sekolah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017
Mencabut
Tidak ada Lampiran
236 Peraturan Bupati 37 / 2017 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
Baru
Tidak ada Lampiran
237 Peraturan Bupati 38 / 2017 Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
238 Peraturan Bupati 43 / 2017 Penyelenggaraan Rekening Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
239 Peraturan Bupati 50 / 2017 Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
240 Peraturan Bupati 51 / 2017 Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Block Grant Sekolah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018
Mencabut
Tidak ada Lampiran
241 Peraturan Bupati 53 / 2017 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Baru
Tidak ada Lampiran
242 Peraturan Bupati 54 / 2017 Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
243 Peraturan Bupati 1 / 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Kelompok Masyarakat
Baru
Tidak ada Lampiran
244 Peraturan Bupati 52 / 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Baru
Tidak ada Lampiran
245 Peraturan Bupati 17 / 2014 Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
246 Peraturan Bupati 10 / 2018 Petunjuk Pelaksana Pembayaran Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
247 Peraturan Bupati 16 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
248 Peraturan Bupati 17 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2018 Tentangpembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan
Mencabut
Tidak ada Lampiran
249 Peraturan Bupati 12 / 2017 Peraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
250 Peraturan Bupati 19 / 2017 Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
251 Peraturan Bupati 22 / 2017 Pedoman Pelaksana Penilaian Resiko Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
252 Peraturan Bupati 23 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan
Baru
Tidak ada Lampiran
253 Peraturan Bupati 40 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Baru
Tidak ada Lampiran
254 Peraturan Bupati 11 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018
Baru
Tidak ada Lampiran
255 Peraturan Bupati 41 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan/atau Alat Berat
Mengubah
Tidak ada Lampiran
256 Peraturan Bupati 44 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pusat Komunikasi, Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
257 Peraturan Bupati 20 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang Di Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
258 Peraturan Bupati 28 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan Kabupaten Bintan
Mengubah
Tidak ada Lampiran
259 Peraturan Bupati 39 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Penyampaian Dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Di Lingkungan Pemerinrah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
260 Peraturan Bupati 26 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa
Baru
Tidak ada Lampiran
261 Peraturan Bupati 33 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Baru
Tidak ada Lampiran
262 Peraturan Bupati 9 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (bosda) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018
Mencabut
Tidak ada Lampiran
263 Peraturan Bupati 35 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan
MENCABUT PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati/wakil Bupati Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Mencabut
Tidak ada Lampiran
264 Peraturan Bupati 27 / 2015 Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan
Mengubah Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bintan Mengubah
Tidak ada Lampiran
265 Peraturan Bupati 25 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Berlaku
Tidak ada Lampiran
266 Peraturan Bupati 20 / 2017 Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
DICABUT DENGAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 43 TAHUN 2018 Dicabut
Tidak ada Lampiran
267 Peraturan Bupati 1 / 2019 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Lpg Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Kabupaten Bintan
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 Mencabut
Tidak ada Lampiran
268 Peraturan Bupati 48 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi Di Kabupaten Bintan
Berlaku
Tidak ada Lampiran
269 Peraturan Bupati 47 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten
Berlaku
Tidak ada Lampiran
270 Peraturan Bupati 3 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
MENGUBAH KETENTUAN PASAL 18 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Mengubah
Tidak ada Lampiran
271 Peraturan Bupati 32 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kelas Jabatan Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Baru
Tidak ada Lampiran
272 Peraturan Bupati 41 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Bintan
Judul : Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :41 Nomor Panggil : Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.41 Subjek :Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Diubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan Nomor : 41 Tentang :Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan melaksanakan ketentuan DIKTUM Kedua angka 20 huruf a Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sehingga berimplikasi hukum di daerah maka Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.39 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 2001; PPI No.45 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2008; PP No.27 Tahun 2012; Inpres No.11 Tahun 2015 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan. Ruang Lingkup, Organisasi Pengendalian, Pencegahan dan Pengendalian, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan, Peningkatan Kesadaran masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Penganggaran, Ketentuan Sanksi. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
273 Peraturan Bupati 34 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Remunerasi Bupati Dan Wakil Bupati Bintan
Judul : Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :34 Nomor Panggil : Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.34 Subjek :Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan Nomor : 34 Tentang :Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak daerah dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi,bahwa sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Nomor 900/BKAD/369 tanggal 09 Mei 2019 Perihal Permohonan Penjelasan Terhadap Tunjangan Kinerja atau Remunerasi untuk Bupati dan Wakil Bupati Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2007; PP No.109 Tahun 2000; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Ketentuan Umum, Tugas dan Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati, Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati, Penganggran, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2019 - Penjelasan : 1 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
274 Peraturan Bupati 8 / 2015 Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa
Berlaku
Tidak ada Lampiran
275 Peraturan Bupati 2 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
Judul : Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :2 Nomor Panggil : 2 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.2 Subjek :Petunjuk Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor : 2 Tentang :Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan melaksanakan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin maka dibuat Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi kelompok masyarakat miskin maka Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.39 Tahun 2014; PP No.101 Tahun 2012; PP No.76 Tahun 2015; Perpres No.12 Tahun 2013; Perpres No.28 Tahun 2016; Perpres No.74 Tahun 2014; Inpres No.8 Tahun 2017; Permenkes No.28 Tahun 2014; Perda No.8 Tahun 2018; Perbup No.16 Tahun 2016; Perbup No.34 Tahun 2016 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019. Ketentuan Umum, Kepesertaan, Pengelola, Prosedur Penyelenggaraan Jaminan kesehatan Daerah, Prosedur Pengajuan Klaim, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2Januari 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
276 Peraturan Bupati 44 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor : 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Bintan
Berlaku
Tidak ada Lampiran
277 Peraturan Bupati 17 / 2017 Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (rs-rtlh) Kabupaten Bintan
udul : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :17 Nomor Panggil : 17Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.17 Subjek :Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan Nomor : 17 Tentang :Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2012; Perpres No.15 Tahun 2010; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.14 Tahun 2016; KepMenSos No.150 Tahun 2016; Perbup No.16 Tahun 2016 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Tujuan, Kriteria Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni,Pelaksana, Tugas dan Tanggungjawab, Standar Penanganan Kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Lokasi dan Sasaran, Penganggaran, Pendanaan, Sosialisasi, Mekanisme Pencairan Dana, Monitoring dan evaluasi, Pelaporan Kegiatan, Sanksi Administrasi,Ketentuan Sanksi. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
278 Peraturan Bupati 16 / 2017 Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :16 Nomor Panggil : 16 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2017 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.16 Subjek :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mengubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 16 Tentang :Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Kepmendagri No. 131.21 – 230 Tahun 2016; Perda No.18 Tahun 2007 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2017 - Penjelasan : . Mengubah
Tidak ada Lampiran
279 Peraturan Bupati 7 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.
JUDUL : Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :7 Nomor Panggil : 7Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.7 Subjek :Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bintan Nomor : 7 Tentang :Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bintan Nomor : 7 Tentang :Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.24 Tahun 2018; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.91 Tahun 2017; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2014 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Pelimpahan wewenang, Jenis Perizinan dan Non Perizinan, Mekanisme Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2019 - Penjelasan : 1 hlm. ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan melaksanakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan, berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian Tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.7 Tahun 1977; PP No.30 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 201, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenagri No.12 Tahun 2008; PermenpanRB No.63 Tahun 2011; PerkaBKN No.1 Tahun 2013; Perda No.18 Tahun 2007 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Pemberian Pengahasilan bagi Pegawai yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penganggran, Penerimaan Tambahan Penghasilan, Jenis Tambahan Penghasilan Mekanisme Pembayaran, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Izin usaha Mikro Dan Kecil di Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2019 - Penjelasan : - hlm. Nomor : Mencabut
Tidak ada Lampiran
280 Peraturan Bupati 6 / 2016 Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
JUDUL : Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :6 Nomor Panggil : 6 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2016 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2016 No.6 Subjek :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 6 Tentang :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Ketentuan Umum, Ruang Lingkup perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas, Klasifikasi Perjalanan Dinas, Perintah Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Pembebanan dan Pembayaran Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah Perjalanan Luar Negeri, Pembatalan Perjalanan Dinas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS/CPNS, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2016 - Penjelasan : . Mencabut
Tidak ada Lampiran
281 Peraturan Bupati 45 / 2017 Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :45 Nomor Panggil : 45 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2017 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.45 Subjek :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mengubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 45 Tentang :Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Perbup No.6 Tahun 2016; Perbup No.16 Tahun 2017 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan CATATAN : Peraturan ini Mengubah Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2017 - Penjelasan : . Mengubah
Tidak ada Lampiran
282 Peraturan Bupati 12 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (rs-rtlh) Kabupaten Bintan
Judul : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :12 Nomor Panggil : 12 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.12 Subjek :Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan Nomor : 12 Tentang :Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2016; PP No.63 Tahun 2013; Perpres No.15 Tahun 2010; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permensos No.20 Tahun 2017; Perbup No.16 Tahun 2016; Perbup No.34 Tahun 2016; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria dan Persyaratan, Bentuk dan Besaran bantuan, Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Kegiatan, Mekanisme Pengusulan Dan Pencairan Bantuan Sosial Rs-Rtlh, Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Rtlh, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
283 Peraturan Bupati 33 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 Tentangpedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :33 Nomor Panggil : 33 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.33 Subjek :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 33 Tentang :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan CATATAN : Peraturan ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah kabupaten Bintan Tahun 2016 nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah tahun 2017 nomor 45) diundangkan, 29 Mei 2019 - Penjelasan : . Mencabut
Tidak ada Lampiran
284 Peraturan Bupati 46 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :33 Nomor Panggil : 33 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.46 Subjek :Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 46 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan CATATAN : Peraturan ini Mengubah Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 diundangkan, 29 Mei 2019 - Penjelasan : . Mengubah
Tidak ada Lampiran
285 Peraturan Bupati 54 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Peraturan Bupati Bintan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :54 Nomor Panggil :54 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.54 Subjek :Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 54 Tentang :Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan melaksanakan ketentuan melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.14 Tahun 2005; PP No.35 Tahun 2017; PP No.23 Tahun 2005; PP No.54Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2012; Permenkeu No.217 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2016; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2018; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.73 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perbup Bintan No.18 Tahun 2007. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Pelaporan Keuangan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
286 Peraturan Bupati 54 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Peraturan Bupati Bintan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :54 Nomor Panggil :54 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.54 Subjek :Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 54 Tentang :Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa untuk meningkatkan kualitas penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2018 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.14 Tahun 2005; PP No.35 Tahun 2017; PP No.23 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permenkeu No.217 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2016; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2018; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.73 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perbup Bintan No.18 Tahun 2007. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Pelaporan Keuangan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 oktober 2019 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
287 Peraturan Bupati 7 / 2017 Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
Judul : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :7 Nomor Panggil : 7 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2017 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.7 Subjek :Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut dan Dicabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 7 Tentang :Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2016; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Asisiten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan; Asisten Administrasi Admnistrasi Umum, Eselonering, Tata Kerja, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini Perbup No.2 Tahun 2009 tentang uraian tugas Bagian Dan Sub Bagian Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dan DICABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, SertaTata Kerja Sekretariat Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2017 2017 - Penjelasan : . Dicabut
Tidak ada Lampiran
288 Peraturan Bupati 59 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan
Judul : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :59 Nomor Panggil :59 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.59 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 59 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.5 Tahun 2017; PERDA No.8 Tahun 2008; PERDA No.9 Tahun 2011; PERDA No.3 Tahun 2012; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Pendaptan Daerah, Susuanan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselonoring,, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
289 Peraturan Bupati 40 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :40 Nomor Panggil :40 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.40 Subjek :Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 40 ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa melaksanakan berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015;PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018; Perbup No.59 Tahun 2018 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan Analisa Standar Belanja,Muatan ASB, Penerapan ASB, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Penutu CATATAN : Peraturan ini Berlaku sejak tanggal diundangkan 28 Juni 2019 - Penjelasan : Berlaku
Tidak ada Lampiran
290 Peraturan Bupati 45 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Judul : Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :45 Nomor Panggil : 45 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.45 Subjek :P-APBD ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 45 Tentang : ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2019 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.123 Tahun 2018; Permendagri No.6 Tahun 2017; Permendagri No.38 Tahun 2018; Permendagri No.54 Tahun 2019; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.7 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :CATATAN : Peraturan ini Berlaku tanggal diundangkan, 2 eptember 2019 - Penjelasan : . Berlaku
Tidak ada Lampiran
291 Peraturan Bupati 65 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020
Judul : Perencanaan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :65 Nomor Panggil : 65 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.65 Subjek :Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Perencanaan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Nomor : 65 Tentang : ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.23 Tahun 2007; Permendagri No.25 Tahun 2007; Permendagri No.64 Tahun 2007; Permwndagri No.61 Tahun 2019; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tindak Lanjut Pengawsan, Fokus dan Sasaran Pengawasan, Pengaduan Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Pentupu :CATATAN : Peraturan ini Berlaku tanggal diundangkan, 20 Desember 2019 - Penjelasan : . Berlaku
Tidak ada Lampiran
292 Peraturan Bupati 27 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Dan Pengelolaan Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti
Judul : Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Pengelolaan Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :27 Nomor Panggil : 27 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.27 Subjek : ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Pengelolaan Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti Nomor : 27 Tentang : ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2016;PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.133 Tahun 2018; Insmendagri No.21 Tahun 1997; PerBPK No.3 Tahun 2007; KepBPKP No.830 Tahun 2004. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerguagian Daerah, Organisasi Tugas dan Fungsi, Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, Temuan Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti, Penagihan dan Penyetoran, Kadaluwarsa, Penghapusan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pembebasan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Pentupu :CATATAN : Peraturan ini Berlaku tanggal diundangkan, 14 Maret 2019 - Penjelasan : . Berlaku
Tidak ada Lampiran
293 Peraturan Bupati 9 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor : 9 Tahun 2019 Tentang Penerapan Disiplin Hari Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Penerapan Disiplin Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :9 Nomor Panggil :9 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.9 Subjek : ISBN :0 Status :Mencabut Beberapa Pasal Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Mencabut
Tidak ada Lampiran
294 Peraturan Bupati 28 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Update Database Berkala Wajib Pajak Di Kabupaten Bintan
Judul : Mekanisme Update Database Berkala Wajib Pajak Di T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :28 Nomor Panggil : 28 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.28 Subjek : ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Mekanisme Update Database Berkala Wajib Pajak Nomor : 28 Tentang : ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan kegiatan backup data identitas wajib pajak yang meliputi penyimpanan data identitas wajib pajak, obyek pajak, termasuk permintaan kelengkapan data untuk melengkapi data master file wajib pajak pada Database Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.91 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.1 Tahun 2011; Perda Nomor 9 Tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Mekanisme Pelaksanaan, Ketentuan Penutup :CATATAN : Peraturan ini Berlaku tanggal diundangkan, 14 Maret 2019 - Penjelasan : . Berlaku
Tidak ada Lampiran
295 Peraturan Bupati 63 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 63 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi,tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Judul : Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :63 Nomor Panggil :63 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.63 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut dan Dicabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Sekretariat Daerah, Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 2019 Perbup.Bintan, No.63, BD 2019/No.64, 43 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga Kedudukan, susunan organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PerLKPP No.14 Tahun 2018; Permendagri No.56 Tahun 2019; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Eselonnering, Tata Kerja, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 57 TAHUN 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah ? mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2019 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
296 Peraturan Bupati 57 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Judul : Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :57 Nomor Panggil :57 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.58 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut dan Dicabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Sekretariat Daerah, Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 2018 Perbup.Bintan, No.57, BD 2018/No.58, 63HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 57 TAHUN 2018TENTANG Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PerLKPP No.14 Tahun 2018; PermenATR No.39 Tahun 2016; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Eselonnering, Tata Kerja, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan DICABUT dengan PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 63 TAHUN 2019 ? mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm. Dicabut
Tidak ada Lampiran
297 Peraturan Bupati 8 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :8 Nomor Panggil : 8 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.8 Subjek :Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut dan Dicabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pegawai Negeri Sipil, Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan 2019 Perbup.Bintan, No.8, BD 2019/No.8, 21HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILANBAGI PEGAWAIYANG BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa untuk meningkatkan kesejahteraanPegawai yang bekerjadi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan danuntukmengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, dan berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteriapemberian Tambahan penghasilan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.97 Tahun 1977; PP No.30 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri 13 Tahun 2006; Permendagri 12 Tahun 2008; Permendagri 21 Tahun 2011; Permenpanrb No.63 Tahun 2011; Perka BKN No.1 Tahun 2013; PERDA No.18 Tahun 2007; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penganggaran, Penerima Tambahan Penghasilan, Jenis Tambahan Penghasilan, Perhitungan, Mekanisme Pembayaran, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten dan DICABUT dengan PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2019 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ? mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2019 - Penjelasan : hlm. Dicabut
Tidak ada Lampiran
298 Peraturan Bupati 60 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :60 Nomor Panggil : 60 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.60 Subjek :Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pegawai Negeri Sipil, Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan 2019 Perbup.Bintan, No.60, BD 2019/No.60, 21HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILANBAGI PEGAWAIYANG BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri 13 Tahun 2006; Permendagri 12 Tahun 2008; Permendagri 21 Tahun 2011; Permenpanrb No.63 Tahun 2011; Permenkeu No.72 Tahun 2016; Perka BKN No.1 Tahun 2013; PERDA No.18 Tahun 2007; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,Tambahan Penghasilan,Penerima Tambahan Penghasilan, Klasifikasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Perhitungan, Mekanisme Pembayaran, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ? mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Nopember 2019 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
299 Peraturan Bupati 52 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Judul : Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :52 Nomor Panggil :52 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.53 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretairat Dewan Perwakilan Daearah ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 2018 Perbup.Bintan, No.52, BD 2018/No.53, 16HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri 104 Tahun 2016; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Eselonering, Tata Kerja, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2018 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
300 Peraturan Bupati 60 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan
Judul : Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :60 Nomor Panggil :60 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.61 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Kecamatan dan Kelurahan, Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 2018 Perbup.Bintan, No.60, BD 2018/No.61, 17HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.17 Tahun 2018; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, Tugas dan Fungsi Kelurahan, Tata Kerja, Eselonering, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi Pada Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
301 Peraturan Bupati 29 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa
Judul : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DAERAH T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :29 Nomor Panggil : 29 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.29 Subjek :PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, Petunjuk 2019 Perbup.Bintan, No.29, BD 2018/No.29, 41HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.84 Tahun 2015; Permendagri No.87 Tahun 2017; PERDA No.6 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Struktur Organisasi, Jenis Desa, Tugas dan Fungsi , Tata Kerja, Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, Cuti Perangkat Desa, Disiplin Perangkat Desa, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara, Pakaian Dinas dan Jam Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2019 - Penjelasan : hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
302 Peraturan Bupati 59 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
Judul : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :59 Nomor Panggil : 59 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.59 Subjek :PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN ISBN :0 Status :MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN, PEMBENTUKAN 2019 Perbup.Bintan, No.59, BD 2019/No.59, 30HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Bintan telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan di Kijang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.77 Tahun 2015; Kepres No.40 Tahun 2001; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.30 Tahun 2019; PERDA NO.7 Tahun 2006; PERDA No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Eselonering, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Pembiayaan,Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2019 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
303 Peraturan Bupati 10 / 2017 Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan
Judul : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :10 Nomor Panggil : 10 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2017 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.10 Subjek :Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, Kedudukan , Tugas ,Fungsi danTata Kerja 2017 Perbup.Bintan, No.10, BD 2017/No.10, 20 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2017TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; PERDA No.7 Tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Jabatan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2017 - Penjelasan : hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
304 Peraturan Bupati 56 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Judul : Kedudukan, Susunan Organisai,Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :56 Nomor Panggil : 56 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.56 Subjek Kedudukan, Susunan Organisai,Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran nspektorat Daerah, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 2018 Perbup.Bintan, No.56, BD 2018/No.56, 12 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.107 Tahun 2017; PERDA No.7 Tahun 2016, PERDA No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselonoring, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
305 Peraturan Bupati 58 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
Judul : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :58 Nomor Panggil :58 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2018 No.58 Subjek :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Dinas Daerah , Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Nomor 2018 Perbup.Bintan No.58, BD 2018/No.59, 320 HLM PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri N0.40 Tahun 2011; Permenpar No.6 Tahun 2015; Permen PPPA No.9 Tahun 2016; Permen KUKM No.13 Tahun 2016; Permenkoinfo No.14 Tahun 2016; Permensos No.14 Tahun 2016; Permenpar No.21 Tahun 2016; PermenKP No.26 Tahun 2016; PermenKer No.29 Tahun 2016; PerkaANRI No.30 Tahun 2016; PermenPUPR No.32 Tahun 2016; PermenPora No.33 Tahun 2016; Permentan No.40 Tahun 2016; Pementan43 Tahun 2016; Permendikbud No.47 Tahun 2016; Permenkes No.49 Tahun 2016; PermenLHK No.P74 Tahun 2016; Permendagri No.100 Tahun 2016; PermenHub No.PM139 Tahun 2016; Perka BKKBN No.163 Tahun 2016; Permendagri No.96 Tahun 2017; Permendagri No.106 Tahun 2017; PERDA No.7 Tahun 2016 . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Pendaptan Daerah, Susuanan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemebrdayaan Masyarakat dan Desa, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Soisal, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselonoring,, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2018 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
306 Peraturan Bupati 67 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik
Judul : PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :67 Nomor Panggil : 67 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.67 Subjek :PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK ISBN :0 Status :MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK, PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN 2019 Perbup.Bintan, No.67, BD 2019/No.68, 19 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa penyelenggaraan keterbukaan dan kebebasan memperoleh informasi harus diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan , pelaksanaan pembangunan dan pengawasan publik, serta akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bintan kepada publik Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.9 Tahun 1998; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.61 Tahun 2010; Permendagri No.3 Tahun 2017; PerKomInfo No.1 Tahun 2010;PerKomInfo No.1 Tahun 2013; PERDA NO.7 Tahun 2006; PERDA No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan, Informasi dan Dokumentasi Publik, Hak dan Kewajiban, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tugas dan wewenang, Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi dan dokumenasi, Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi, Daftar Informasi dan dokumentasi Publik, Ruang Pelayanan Informasi dan dokumentasi, Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi, Pendanaan, Layanan Informasi Publik, Persyaratan dan Prosedur, Keberataan dan Sengketa Informasi, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bintan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2019 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
307 Peraturan Bupati 64 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bintan
Judul : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :64 Nomor Panggil : 64 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.64 Subjek :SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BINTAN ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BINTAN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 2019 Perbup.Bintan, No.64, BD 2019/No.65, 6 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi demi mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.120 Tahun 2018; PerkaBKN No.20 Tahun 2008; PerkaBKN No.14 Tahun 2011.Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Manfaat, Layanan Manajemen Kepegawaian, SIMANTAN, Pengelolaan SIMANTAN, Mekanisme Pelaksanaan SIMANTAN, Kerahasian Data Kepegawaian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2019 - Penjelasan : hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
308 Peraturan Bupati 51 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penerapan Survei Kepuasan Masyarakat Berbasis Aplikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : PENERAPAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :51 Nomor Panggil : 51 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.51 Subjek :PENERAPAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ISBN :0 Status :BERLAKU Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran BERBASIS APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN, PENERAPAN SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT 2019 Perbup.Bintan, No.51, BD 2019/No.51, 11 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan, untuk mempermudah pengukuran survei kepuasan masyarakat dengan inovatif melalui Sistem Aplikasi Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; PP No.38 Tahun 2017;PermenPANRB No.14 Tahun 2017. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud ,Tujuan dan Manfaat, Pengelola SYKEMAS, Bentuk, Inovasi, Pokok Perubahan dan Ramcangan Bangun SYKEMAS, Pelaksanaan Penerapan, Anggaran Penerapan SYKEMAS, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini BERLAKU mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Oktober 2019 - Penjelasan : hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
309 Peraturan Bupati 49 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor : 49 Tahun 2019 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Judul : PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :49 Nomor Panggil : 49 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.49 Subjek :PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA ISBN :0 Status :BERLAKU Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran BADAN USAHA MILIK DESA, PENDIRIAN PENGURUSAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN 2019 Perbup.Bintan, No.49, BD 2019/No.49, 28 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 49 TAHUN 2019 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 37 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2013; UU No.40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; PermenDPDTT No.2 Tahun 2015; PermenDPDTT No.4 Tahun 2015; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.1 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pendirian BUM Desa, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Kerjasama BUMDesa, Pertanggungjawaban dan Pelaporan BUMDesa, Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2019 - Penjelasan : hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
310 Peraturan Bupati 50 / 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Judul : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :50 Nomor Panggil : 50 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.50 Subjek :P-APBD ISBN :0 Status :Mengubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pejabaran APBD, Perbuahan Atas Perbup Nomor 45 Tahun 2019 Nomor : 50 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ABSTRAK bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019, bahwa untuk melaksanakan ketentuan nomor 3 huruf a angka 2 Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/5246/Keuda perihal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri pada APBD Kabupaten/Kota bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan perubahan APBD TA 2019, melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan dalam Pasal 1 diubah. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai Mengubah Pasal 1 Perbup Nomor 45 Tahun 2019 berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Mengubah
Tidak ada Lampiran
311 Peraturan Bupati 57 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan
Judul : Pedoman Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :57 Nomor Panggil : 57 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.57 Subjek :Pengawasan Dana desa ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, Pedoman Pengawasan Pengelolaan : 57 Tentang : Pedoman Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa guna memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai ketentuan Pasal 115 huruf h Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; PP No.22 Tahun 2015; Permendagri No 20 Tahun 2018; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang lLingkup, Pengawsan, Pelaksanaan Pengawasan, Pelaporan, Larangan dan Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan04 Oktober 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
312 Peraturan Bupati 66 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Pola Karier Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :66 Nomor Panggil : 66 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.66 Subjek :Pola Karier ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Pola Karier 2019 Nomor: 66 Tentang : Pola Karier Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 huruf b dan Pasal 188 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan manajemen karier PNS, bahwa untuk terwujudnya pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang seimbang antara kepentingan pegawai dan kebutuhan organisasi, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Perpres Nomor 26 Tahun 2007; PermenpanRB No 15 Tahun 2019; PermenpanRB No 15 Tahun 2019; Permendagri Nomor 5 Tahun 2005; Perka BKN Nomor 35 Tahun 2011; Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Jenis Jabatan dan Kepangkatan, Penyusunan Pola Karier, Persyaratan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan dan Pelatihan, Pemberhentian Jabatan, Pembinaan dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
313 Peraturan Bupati 10 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :10 Nomor Panggil : 10 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.50 Subjek :P-APBD ISBN :0 Status :Mencabut Perbup Nomor 60 Tahun 2019 Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Mencabut
Tidak ada Lampiran
314 Peraturan Bupati 62 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Judul : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :62 Nomor Panggil : 62 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.62 Subjek :PAPBD ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor: 62 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ABSTRAK bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.123 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2014; Permendagri No.6 Tahun 2017; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri No.54 Tahun 2019; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2019.. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Penjabaran APBD Kabupaten Bintan Tahun 2020. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
315 Peraturan Bupati 15 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020
Judul : Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :15 Nomor Panggil : 15 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.15 Subjek :Pedoman Jaminan Persalinan ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020, Pedoman Nomor: 15 Tentang Pedoman Pelaksanaan dana jaminan Persalinan Tahun ANggaran 2020 ABSTRAK bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu Mendukung Pelaksanaan Jaminan Persalinan, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.29 Tahun 2019; PP No.55 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.78 Tahun 2019; Permenkes No.86 Tahun 2019; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Sasaran dan Tujuan Jaminan Persalinan, Peserta Jaminan Persalinan, Penyelenggaraan Jaminan Persalinan, Mekanisme Untuk Pelaksanaan Jaminan Persalinan, Mekanisme Pencairan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
316 Peraturan Bupati 20 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bintan
Judul : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :20 Nomor Panggil : 20 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.20 Subjek :Implementasi Pendidikan Anti Korupsi ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bintan, Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Nomor: 20 Tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BINTAN ABSTRAK bahwa bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi, perlu implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005; PP No.13 Tahun 2015; PP No.48 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.19 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2010; PP No.66 Tahun 2010; Perpres No.87 Tahun 2017; Permendikbud No.23 Tahun 2015.. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Februari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
317 Peraturan Bupati 23 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor : 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Judul : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :23 Nomor Panggil : 23 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.23 Subjek :Keuangan Desa ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pengelolaaan Keuangan Desa, Pedoman Nomor: 23 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 31 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; PerkaLKPBJP No.13 Tahun 2013. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT PERBUP NO.38 TAHUN 2015 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 FEBRUARI 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
318 Peraturan Bupati 7 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor : 7 Tahun 2020 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan
judul : PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :7 Nomor Panggil : 7 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.7 Subjek :Pelayanan Kesehatan ISBN :0 Status :MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan, Petunjuk pelaksanaan Nomor: 7 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktifitas, oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, bahwa untuk meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta meringankan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bintan maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.40 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009;UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; Perpres No.82 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2011; Perda Nomor 8 Tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan. CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT PERBUP NO.35 TAHUN 2016 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
319 Peraturan Bupati 8 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor : 8 Tahun 2020 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bintan
judul : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :8 Nomor Panggil : 8 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.8 Subjek :Bantuan Sosial ISBN :0 Status :BERLAKU Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Bantuan Sosial Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bintan, Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 8 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, bahwa dalam mengelola bantuan sosial biaya kesehatan bagi masyarakat ini harus memenuhi prinsip tidak bersifat komersial, pelayanan yang komprehensif, portabilitas, kendali biaya, kendali mutu, efisien, efektif, transparan dan akuntabel Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002, UU No.40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009;UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.101 Tahun 2012; PP No.76 Tahun 2015; Perpres No.12 Tahun 2013; Perpres No.28 Tahun 2016; Permenkes No.28 Tahun 2014; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.99 Tahun 2019; PerBPJSKesehatan No.6 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penerima, Pengelola, Mekanisme Pelayanan Kesehtan, Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Biaya Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
320 Peraturan Bupati 28 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Judul : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :28 Nomor Panggil : 28 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.28 Subjek :Tata Ruang ISBN :0 Status : BERLAKU Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Tunjangan.HariRaya.PetunjukTeknis.BersumberdariAPBD.Tahun2020.Nomor: 28 Tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2020; Permenkeu No.49/PMK.05/2020 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pemayaran Tunjangan Hari Raya, Penganggaran, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Mei 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
321 Peraturan Bupati 19 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :19 Nomor Panggil : 19 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.19 Subjek :Perjalanan Dinas ISBN :0 Status :Mencabut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 19 Tentang : Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.29 Tahun 2016; Permenkeu No.164/PMK.OS/2015; Permenkeu No.181/PMK.OS/2019; Perda No.18 Tahun 2007; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas,Klasifikasi Perjalanan Dinas, Perintah Perjalanan Dinas, BIaya Perjalanan Dinas, Pembebanan dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pembatalan Perjalanan Dinas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas,Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019 diundangkan, 21 Februari 2020 - Penjelasan : . Mencabut
Tidak ada Lampiran
322 Peraturan Bupati 33 / 2017 Peraturan Bupati Bintan Nomor : 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Judul : Peraturan Bupati Bintan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :33 Nomor Panggil : 33 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2017 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2017 No.33 Subjek :Pajak dan Retribusi Daerah ISBN :0 Status :Mencabut dan Diubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pajak Daerah dan Retribusi, Tata cara Pemberian dan Pembayaran Insentif pemungutan. Nomor : 33 Tentang : Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ABSTRAK bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; Kepmendagri No.131.21-230 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2016; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penerima Insentif, Sumber Insentif, Besaran Insentif, Penganggaran Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, , Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2013 diundangkan, 6 Juni 2017 - Penjelasan : . Mencabut
Tidak ada Lampiran
323 Peraturan Bupati 11 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor : 11 Tahun 202038 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Judul : Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :11 Nomor Panggil : 11 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.11 Subjek :Pajak dan Retribusi Daerah ISBN :0 Status :Mengubah dan Diubah Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pajak Daerah dan Retribusi, Tata cara Pemberian dan Pembayaran Insentif pemungutan. Nomor : 33 Tentang : Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ABSTRAK bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi nkerja, dan/atau pertimbangan objektif lainya dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa insentif diberikan kepada Instansi Pelaskanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2019; Kepmendagri No.061-5449 Tahun 2019; Perbup No.33 Tahun 2017; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Mengubah Beberapa ketentuan CATATAN : Peraturan ini MENGUBAH Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 diundangkan, 3 Januari 2020 - Penjelasan : . Mengubah
Tidak ada Lampiran
324 Peraturan Bupati 14 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan : Nomor Panggil : 5 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.14 Subjek : pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Pemekrasa: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ISBN :0 Status : BERLAKU Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pemilihan Kepala Desa. Pemberian Bantuan Biaya.Pedoman.Secara Serentak Bergelombang.Dari APBD.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 14 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.65 Tahun 2017; Perda No.1 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Tujuan , Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penganggaran, Penetapan Dan Penyaluran Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penggunaan Dana Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
325 Peraturan Bupati 9 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
judul : HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :9 Nomor Panggil : 9 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.9 Subjek :Hibah dan Bantuan Sosial ISBN :0 Status :MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bintan, Hibah dan Bantuan Sosial Nomor: 9 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa untuk melakasanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009; UU No.17 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.99 Tahun 2019; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah kabupaten Bintan Tahun 2016 nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan peraturan Bupati BintanNomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah tahun 2016 nomor 34) mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
326 Peraturan Bupati 42 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan DICABUT dengan PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA Dicabut
Tidak ada Lampiran
327 Peraturan Bupati 13 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :13 Nomor Panggil : 13 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.13 Subjek :PILKADES ISBN :0 Status : DICABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pemilihan Kepala Desa. Petunjuk . Teknis.Nomor: 13 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 21B, Pasal 35, Pasal 42 ayat (3), Pasal 51A ayat (9), Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.65 Tahun 2017; Permendagri No.110 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2019 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pelaksanaan, Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Biaya, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
328 Peraturan Bupati 29 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahanbantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :29 Nomor Panggil : 29 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.29 Subjek :DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan ISBN :0 Status : BERLAKU Bahasa :Indonesia Pemrakarsa : BKAD Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Kelurahan.Tambahan.Pendanaan.Dana Alokasi Umum.TahunAnggaran 2020. Nomor: 29 Tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.130 Tahun 2018; Permenkeu No.8/PMK.07/2020; PerDirjenKeu No.PER-1/PK/2020; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jumlah DAU Tamabahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Keluraha, Penetapan Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Mekanisme Pengalokasian Dan Tahap Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Mei 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
329 Peraturan Bupati 58 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
Judul : Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :58 Nomor Panggil : 58 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.58 Subjek :Pengawasan Dana desa ISBN :0 Status :Berlaku PEMERKASA : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pengadaaan Barang/Jasa.Penyelenggaraan.Kode Etik.Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa : 58 Tentang : Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bintan secara transparan dan akuntabel diperlukan pegawai Bagian Pengadaan yang bersih, wibawa, profesional, bertanggungjawab, memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik, bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa , unit kerja pengadaan barang/jasa menyusun dan menetapkan Kode Etik dilingkungan pengadaan barang/jasa dan ditetapkan oleh Kepala Daerah Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.18 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.19 Tahun 2016; PP No.42 Tahun 2004; PP No.53 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No 112 Tahun 2018; PerLKPBJP No.15 Tahun 2018; KepDepBidMEPSILKPBJP No.21 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018; Perbup No.30 Tahun 2014; Perbup No.57 Tahun 2018 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Ruang lLingkup, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Tujuan Prinsip dan Etik Dasar, Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Prosedur Penegakan Kode Etik, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Nopember 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
330 Peraturan Bupati 39 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Judul : Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :39 Nomor Panggil : 39 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2019 No.39 Subjek :Perjalanan Dinas ISBN :0 Status :Berlakut Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Nomor : 39 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan ABSTRAK bahwa agar pengelolaan kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, tepat sasaran dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2018; PP No.73 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.55 Tahun 2008; ; Permendagri No.130 Tahun 2018; Permenkeu No.187/PMK.O7/2018; Perda No.4 Tahun 2008; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kegiatan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan, 28 Juni 2019 - Penjelasan : . Berlaku
Tidak ada Lampiran
331 Peraturan Bupati 3 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :3 Nomor Panggil : 3 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.3 Subjek : Tata Cara Pembagan dan Penetapan Dana Desa ISBN :0 Status : DICABUT PEMRAKASA: Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Dana Desa. Penetapan Besaran.Tatacara.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 28 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.78 Tahun 2019; Permenkeu No.205/PMK.07/2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Jumlah Desa, Tata Cara Perhitungan Dan Pembagian Dana Desa Di Setiap Desa, Penetapan Rincian Dana Desa, Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Sanksi, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai Dicabut dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Pernetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bintan , berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Dicabut
Tidak ada Lampiran
332 Peraturan Bupati 4 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :4 Nomor Panggil : 4 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.4 Subjek :TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA ISBN :0 Status : DIUBAH PEMERKASA: Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pengalokasian Penyaluran Dana.Tatacara.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 28 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahu11; Permendagri No.20 ahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Setiap Desa, Tata Cara Penyaluran, Pencairan Alokasi Dana Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Perubahan Alokasi Dana Desa, Sanksi Administrasi, Pertanggungjawaban Dana Pelaporan Alokasi Dana Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai Diubah beberapa ketentuan dengan Perbup Nomor 25 Tahun 2020 berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Diubah
Tidak ada Lampiran
333 Peraturan Bupati 5 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :5 Nomor Panggil : 5 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.5 Subjek :Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil ISBN :0 Status : DIUBAH Pemrakarsa: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pengalokasian Penyaluran Dana.Tatacara.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 5 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahu11; Permendagri No.20 ahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah, Tata Cara Penyaluran dan bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah, Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Reribusi Daearah, Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Sanksi Administrasi, Perubahan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Reribusi Daerah, Pembinaan dan Pengawsan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini Diubah beberapa Ketentuan Pasal 9 ayat (2), Ketentuan Lampiran I diubah oleh Perbup Nomor 26 Tahun 2020 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Diubah
Tidak ada Lampiran
334 Peraturan Bupati 22 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Bencana Non Alam Corona Virus Disease-2019 (covid-19) Di Kabupaten Bintan
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BINTANT.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :22 Nomor Panggil : 22 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.22 Subjek : Bantuan Langsung Tunai ISBN :0 Status : Berlaku PEMRAKASA: Dinas Sosial Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Bencana Non Alam.Bantuan Langsung Tunai. Bagi Masyrakat. Petunjuk Pelaksanaan. Kabupaten Bintan Nomor: 22 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BINTAN bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah melaksanakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID 19) dengan prioritas salah satunya penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah Kabupaten Bintan, bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan Bantuan Langsung Tunai, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terdampak, dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PP No.21 Tahun 2020; Perpres No.17 Tahun 2018; Kepres No.11 Tahun 2020; Inpres No.4 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2018; PemenSos No.5 Tahun 2019; PemenSos No.11 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2020; KepBerMengadriMenkeu No.119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020; InsMendagri No.1 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Thun 2019; Perbup No.21 Tahun 2020 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Tujuan , Kriteria Bentuk dan Besaran Bantuan, Penyelenggara, Mekanisme Pengususlan Pencairan dan Penyaluran, Pembiayaan, Ketentuan Sanksi, Pengawasan dan pelaporan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 April 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
335 Peraturan Bupati 24 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :24 Nomor Panggil : 24 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.24 Subjek : Tata Cara Pembagian Danan Desa ISBN :0 Status : Mencabut PEMRAKASA: Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Dana Desa. Penetapan Rincian.Tatacara.Pembagian.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 24 Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK-07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK-07/2020 Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; PP No.21 Tahun 2020; PPPUU No.1 Tahun 2020; Perpres No.78 Tahun 2019; Kepres No.11 Tahun 2020; Permenkeu No.205/PMK.07/2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; PermendesPDTT No.6 Tahun 2020; Permenkeu No.40/PMK.07/2020; Permenkeu No.35/PMK.07/2020; InsMendagri No.3 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Jumlah Desa, Tata Cara Perhitungan Dan Pembagian Dana Desa Di Setiap Desa, Penetapan Rincian Dana Desa, Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penyusunan Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa, Sanksi Administrasi, Pengawasan dan Pembinaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 , berlaku pada tanggal diundangkan 24 APRIL 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
336 Peraturan Bupati 25 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desadi Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
Judul : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :25 Nomor Panggil :25 4 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.4 Subjek :TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA ISBN :0 Status : MENGUBAH PEMERKASA: Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran ALOKASI DANA DESA.PENYALURAN.TATA CARA.PERUBAHAN.Nomor: 25 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa dengan adanya realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19 Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; Inpres No.4 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahu11; Permendagri No.20 ahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019; Perbup No.21 Tahun 2020; Perbup No.4 Tahun 2020. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Mengubah ketentuan dalam Perbup . CATATAN : - Peraturan ini Mengubah beberapa ketentuan ayat (2) Pasal 5 dan Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Perbup Nomor 4 Tahun 2020 berlaku pada tanggal diundangkan 24 April 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Mengubah
Tidak ada Lampiran
337 Peraturan Bupati 21 / 2020 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Judul : PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :21 Nomor Panggil : 21 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.21 Subjek : Penjabaran APBD ISBN :0 Status : MENGUBAH PEMRAKASA: BKAD Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Penjabaran.APBD.Tahun Anggaran.2020 Nomor: 21 Tentang PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah melaksanakan percapatan pengutamaan anggaaran tertentu atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 hari sejak dikeluarkan instruksi tersebut, bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan mendapatkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, sehingga terdapat penambahan pendapatan dari belanja bantuan keuangan, bahwa beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, telah mengusulkan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja berkenaan, . Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU 33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.39 Tahun 2012; Permendagri No.39 Tahun 2012; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri No.130 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2020; InsMendagri No.1 Tahun 2020; KepGubKepri No.324 Tahun 2020; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Thun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Beberapa Ketetntuan dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2019 CATATAN : - Peraturan ini Mengubah beberapa Ketentuan dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 April 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Mengubah
Tidak ada Lampiran
338 Peraturan Bupati 26 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :26 Nomor Panggil : 26 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.5 Subjek :Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil ISBN :0 Status : MENGUBAH Pemrakarsa: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pengalokasian Penyaluran Dana.Tatacara.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 26 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa dengan adanya realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; Inpres No.4 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019; Perbup No.21 Tahun 2020; Perbup Nomor 5 Tahun 2020. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Mengubah Beberapa Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Ketentuan Lampiran I pada Perbup Nomor 62 Tahun 2019. CATATAN : - Peraturan ini Mengubah beberapa Ketentuan Pasal 9 ayat (2), Ketentuan Lampiran I Perbup Nomor 62 Tahun 2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 April 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Mengubah
Tidak ada Lampiran
339 Peraturan Bupati 61 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :61 Nomor Panggil : 61 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LD 2019(62): 10 hlm Pemrakarsa :Dinas Pendidikan Subjek :PAUD ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran PAUD, Pelaksanaan, Satu Tahun Pra Sekolah Nomor: 61 Tentang PELAKSANAAN PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR ABSTRAK bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2010; PP No.66 Tahun 2010; PP No.19 Tahun 2005; PP No.13 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2018; Perpres No.60 Tahun 2017; PerMenKoBidKesra No.06 Tahun 2014; PermenDikBud No.137 Tahun 2014; PermenDikBud No.18 Tahun 2018; PerDirJenPAUDPD KemenDIKBud No.31 Tahun 2019; Perda No.1 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Tugas dan Tanggungjawab Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Peneyelenggaraan, Penganggaran, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 November 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
340 Peraturan Bupati 47 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sisitem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pada Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN SISITEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :47 Nomor Panggil : 47 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :LD 2019 (47) :14 hlm Subjek :Pengaduan ONLINE ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pengaduan ONLINE Rakyat, Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Puiblik, Pedoman Sistem, Dilingkungan Pemerintah Kbapaten BIntan Nomor : 47 Tentang PEDOMAN SISITEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN : ABSTRAK bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mudah diakses masyaraka Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; PP No.76 Tahun 2013; Permendagri No.25 Tahun 2007; PermenPANRB No.24 Tahun 2014; PemenPANRB No.3 Tahun 2015; PermenPANRB No.62 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Mekanisme Sistem Pengeelolaan Pengaduan Peyanan Publik Nasional, Jangka Waktu Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan, Mekanisme Tata Cara dan Pedoman Tindak Lanjut, Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
341 Peraturan Bupati 18 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :18 Nomor Panggil : 18 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Pemrakarsa : RSUD Sumber : LD 2020 (18) : 12 Hlm Subjek :Perjalanan Dinas ISBN :0 Status : MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Jasa Pelayanan Pembagian Tentang : PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dan memberikan motivasi kerja pegawai agar pelayanan kesehatan terlaksana secara optimal, perlu memberikan Jasa Pelayanan bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan, bahwa untuk tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan Jasa Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan agar mendapat ketertiban dan kepastian hukum Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.77 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2012; Perbup No.59 Tahun 2019; KepBup No.405/VII/2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Jasa Pelayanan, Sumber Dan Pemanfaatan Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan, Komponen Tarif dan Proporsi Jasa Pelayanan, Sanksi, Penghargaan,Ketentuan Lain-ain, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 80 Tahun 2014 diundangkan, 21 Februari 2020 - Penjelasan : . Mencabut
Tidak ada Lampiran
342 Peraturan Bupati 20 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
Judul : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :20 Nomor Panggil : 20 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber : LD 2019(20): 34 hlm Pemrakarsa :BAPENDA Subjek :Reklame ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Reklame. Penyelenggaraan.Petunjuk.Pelaksanaan Nomor: 20 Tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame ABSTRAK bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali dan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kabupaten Bintan maka perlu dilakukan pengendalian agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.36 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.32 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006;Permendagri No.21 Tahun 2011; PermenPU No.29/PRT/M/2006; PermenPU 24/PRT/M/2007; PermenPU No.20/PRT/M/2010; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.9 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2013; Perbup No.55 Tahun 2012. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Reklame, Penempatan dan Penataan Reklame, Perizinan, Jaminan Pembongkaran, Asuransi, HAK Kewajiban dan Larangan, Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame dan Nilai Sewa, Tim Reklame, Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Agustus 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
343 Peraturan Bupati 35 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Judul : PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :35 Nomor Panggil : 35 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LL Setdakab Bintan Tahun 2020 No.35 Subjek : Penjabaran APBD ISBN :0 Status : MENGUBAH PEMRAKASA: BKAD Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Penjabaran.APBD.Tahun Anggaran.2020 Nomor: 35 Tentang PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 bahwa berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Bintan Nomor 256.2/KU.03.2-SD/Kab/2101/VI/2020, tanggal 06 Juni 2020, perihal : usulan permohonan penyesuaian dan adendum naskah perjanjian hibah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 17A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2020. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU 33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri No.54 Tahun 2019; Permendagri No.41 Tahun 2020; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Thun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Beberapa Ketetntuan dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2019 CATATAN : - Peraturan ini Mengubah beberapa Ketentuan dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 JUNI 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Mengubah
Tidak ada Lampiran
344 Peraturan Bupati 11 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 11 TAHUN 2019TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :11 Nomor Panggil : 11 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Pemrakarsa : BKAD Sumber : BD 2020 (11) :38 Hlm Subjek :Mekanisme Pembayaran ISBN :0 Status : MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pelaksanaan Pemabayaran.Mekanisme.Beban APBD.Kabupaten BIntan Tentang : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK bahwa sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Perbup No.31 Tahun 2010; Perbup No.50 Tahun 2011. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, Dokuemen Pelaksanaan Anggaran, Pemabyaran Belanja, Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar, Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Nota Pencairan Dana, Ketentuan Penutup CATATAN : Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2016 diundangkan, 2 Januari 2019 - Penjelasan : . Mencabut
Tidak ada Lampiran
345 Peraturan Bupati 61 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Judul : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :61 Nomor Panggil : 61 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2019 (61): 8 hlm. Subjek :PAPBD ISBN :0 Status :Berlaku Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Tahun Anggaran 2019, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor: 61 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ABSTRAK bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.38 Tahun 2018; Perda No.18 Tahun 2007. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Penjabaran APBD Kabupaten Bintan Tahun 2020. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2018 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
346 Peraturan Bupati 32 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor : 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Judul : PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :32 Nomor Panggil : 32 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :BD 2019 (32):13 Hlm Subjek :PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ISBN :0 Status :DICABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PEDOMAN UMUM PERHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL 2019 Perbup.Bintan, No.32, BD 2019/No.32, 14 HLM PERATURAN BUPATI Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (a) dan ayat (5), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.82 Tahun 2015; Permendagri No.66 Tahun 2017; Permendagri No.67 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.18 Tahun 2018 . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penghasilan Kepala Desa Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan desa berstatus aparatur sipil negara, Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini DICABUT dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa dan MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2019 - Penjelasan : hlm. Dicabut
Tidak ada Lampiran
347 Peraturan Bupati 4 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :4 Nomor Panggil : 4 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber :BD (2019):14 Hlm, Lamp 2 Hlm Subjek : Dana Desa ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Dana Desa. Penetapan Besaran.Tatacara.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2019. Nomor: 4 Tentang PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2019 bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.129 Tahun 2018; Permenkeu No.50/PMK.07/2017; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkeu No.193 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2018; Perbup No.61 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penetapan Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pelaporan Dana Desa, Sanksi, Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
348 Peraturan Bupati 1 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangat Desa Dan Tunjangan Dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa Serta Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGAT DESA DAN TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA OPERASIONAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :1 Nomor Panggil : 1 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :BD 2020 (1):17 Hlm Subjek :PENGHASILAN, TUNJANGAN ISBN :0 Status :MENCABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Dana Operasional, BPD, Pemdes, Kadesa dan Perangkat.Tujangan, Penghasilan Perbup.Bintan, No.1, BD 2020/No.1, 17 HLM, PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGAT DESA DAN TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA OPERASIONAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 81B dan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa , Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019;PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.82 Tahun 2018; Perpres No.85 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.82 Tahun 2015; ; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.66 Tahun 2017; Permendagri No.67 Tahun 2017; Permendagri; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.18 Tahun 2018 ; Permendagri No.20 Tahun 2018, ; Permendagri No.119 Tahun 2019, Perda No.6 Tahun 2018, Perda No.3 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Dana Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Bersatatus Pegawai Negeri Sipil, Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, Pertanggungjawaban dan Pengawasan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini Mencabut dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2020 - Penjelasan : hlm. Mencabut
Tidak ada Lampiran
349 Peraturan Bupati 2 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :2 Nomor Panggil : 2 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber :LD 2020(2): 6 Hlm Lampiran 17 Hlm Subjek : APBDes ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran APBDes.Penyusunan.Penganggaran.Tahun Anggaran 2020.Nomor: 2 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.78 Tahun 2019; Permenkeu No.205/PMK.07/2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permen DPDTT No.11 Tahun 2019; Permendagri No.33 Tahun 2019; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Pedoman penyusunan APBDes. CATATAN : - , berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
350 Peraturan Bupati 37 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keuangan Desa
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN KEUANGAN DESA T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :37 Nomor Panggil : 37 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (38) : 12 Hlm, Lamp: 9 Hlm Subjek : Penjabaran APBD ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: DPMD Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Keuangan Desa. Pembinaan.Pelaksanaan.Petunjuk Nomor: 37 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN KEUANGAN DESA bahwa pelaksanaan keuangan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan keuangan desa secara berkelanjutan dan terpadu agar pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; PP No.17 Tahun 2018; Permen DPDTTi No.3 Tahun 2015; Permendagri No.20 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan dan Ruang Lingkup, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, Penutup CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 JUNI 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
351 Peraturan Bupati 41 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :41 Nomor Panggil : 41 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (42) : 50 Hlm Subjek : Pajak DaerahISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: BAPPENDA Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Pajak Daerah.Pemeriksaan.Tata Cara.Petunjuk Nomor: 41 Tentang Tata CaraPemeriksaan Pajak Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU 6 Tahun 1983; UU No.19 Tahun 1997; UU No.16 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.91 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenkeu No.17/PMK.03/2013; Permenkeu No.184/PMK.03/2015; Permenkeu No.207/PMK.07/2018; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.9 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bentuk Pemeriksaan, Tata Cara Pemeriksaan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Juli 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
352 Peraturan Bupati 1 / 2015 Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :1 Nomor Panggil : 1 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2015 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2015 (1) : 6 Hlm Subjek : Pajak DaerahISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: Bagian Hukum Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran JDIH.KabupatenBintan.Pembentukan.Nomor: 1 Tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan JDIH, Bahw dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan peneataan JDIH yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik, bahwa melaksanakan Pasal 2 ayat (3) Permendagri No.2 Tahun 2014. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tagun 2014; Perpres No.33 Tahun 2012; Permenkunham Nomor 2 Tahun 2013; Permendagri No.2 Tahun 2014 . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pembentukan JDIH, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Anggaran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
353 Peraturan Bupati 47 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :47 Nomor Panggil : 47 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (48) : 8 Hlm Subjek : Gaji Tiga Belas ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: BKAD Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Gaji Tiga Belas. Petunjuk Teknis. APBD. Bersumber.Pewtunjuk Teknis. Nomor: 47 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Tiga Belas Tahun 2020 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2020. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.44 Tahun 2020; Permenkeu No.106/PMK.05/2020. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pemberian Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Gaji Ketiga Belas, Penganggaran, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Agustus 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
354 Peraturan Bupati 34 / 2018 Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Judul : PEDOMAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :34 Nomor Panggil : 34 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2018 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2018 (34): 5 hlm.Lamp.59 Hlm Subjek :Jabatan pelaksana ISBN :0 Status :DICABUT Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Jabtan Pelaksana, Pedoman.Pemerintah Kabupaten Bintan. Nomor: 38 Tentang PEDOMAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ABSTRAK Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu melakukan penyusunan pedoman jabatan pelaksana , Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu , Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; Permenpanrb No.25 Tahun 2016 PermenPANRB No.18 Tahun 2017 CATATAN : - Peraturan Bupati ini DICABUT Dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juni 2018 - Penjelasan : 0 hlm. Dicabut
Tidak ada Lampiran
355 Peraturan Bupati 68 / 2019 Peraturan Bupati Bintan Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bintan
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :68 Nomor Panggil : 68 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2019 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2019 (69): 6 Hlm Subjek :Standar Pelayanan Minimal ISBN :0 Status :Berlaku PEMRAKARSA: Bagian Pemerintahan Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Standar Pelayanan Minimal, Pembentukan Tim Penerapan, Kabupaten Bintan Nomor: 68 Tentang : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tugas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2019 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
356 Peraturan Bupati 48 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bintan
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :48 Nomor Panggil : 48 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (49): 16 Hlm Subjek :Inovasi Daerah ISBN :0 Status :Berlaku PEMRAKARSA: BAPELITBANG Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Inovasi Daerah, Tata Cara Pelaksanaan. Kabupaten Bintan Nomor: 48 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bintan ABSTRAK bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik perlu dilakukan Inovasi Daerah; bahwa untuk pelaksanaan Inovasi Daerah perlu pengaturan secara rinci mengenai tahapan dari pengusulan,penetapan , uji coba sampai dengan penerapan penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2017; PB Menristek No.03 Tahun 2012 dan Mendagri No.36 Tahun 2012; Permenpanrb No.30 Tahun 2014; Permendagri Nomor 104 Tahun 2018; Permenpanrb No.5 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Bentuk dan Kriteria Inovasi, Pengsusulan, Penetapan dan Ujicoba, Penerapan Penilaian Pendanaan dan Informasi Inovasi, Pemberian Penghargaan/Insentif, Ketentuan Peralihan, Pembinaan dan Pengawasan Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Agustus 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
357 Peraturan Bupati 52 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :52 Nomor Panggil : 452 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (53) : 11 Hlm Subjek : Protokol Kesehatan ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: BPBD Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Corona Virus Disease.Protokol Kesehatan. Penerpanan. Pencegahan dan pengendalian.2019. Nomor: 52 Tentang PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan upaya pencegahan di berbagai aspek kehidupan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kasus penderita Corona Virus Disease 2019 perlu dilakukan peningkatan terhadap penegakan protokol kesehatan, bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; Inpres No.6 Tahun 2020; InMendagri No.4 Tahun 2020. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Moniotoring dan Evaluasi, Sanksi Administratif, Tata Cara Perencanan Sanksi,Sosialisasi dan Pertisipasi, Pendanaan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 September 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
358 Peraturan Bupati 51 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :51 Nomor Panggil : 51 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (52) : 10 Hlm Subjek : Perizinan Secara Elektronik ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: DPMPTSP Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Perizinan Berusaha. Akselerasi Pelayanan. Klinik Layanan.Perbantuan. Terintegrasi. Secara elektronik. Nomor: 51 Tentang AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK bahwa sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2014; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018; Perbup No.12 Tahun 2020. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan dan Tugas, Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik, Standar Operasional Prosedur, Sarana Prasaranan, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Evaluasi Pelaporan dan Pengawasan, Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 September 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran
359 Peraturan Bupati 44 / 2020 Peraturan Bupati Bintan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis Dan Tenaga Pendukung Lainnya Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)
Judul : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN T.E.U. Orang/Badan : Bagian Hukum Nomor Peraturan :44 Nomor Panggil : 44 Jenis Bentuk Peraturan :Peraturan Bupati Singkatan Jenis :Perbup Cetakan/Edisi :Kabupaten Bintan Tempat Terbit :Bagian Hukum Penerbit :Kabupaten Bintan Tahun Terbit :2020 Deskripsi Fisik : Sumber : BD 2020 (45) : 7 Hlm Lamp : 6 Hlm Subjek : Insentif Tenaga Kesehatan ISBN :0 Status : BERLAKU PEMRAKASA: Dinas Kesehatan Bahasa :Indonesia Lokasi : Bidang Hukum :0 Nomor Induk Buku :0 Lampiran Insentif. Tenaga Medis.Rumah Sakit Nomor: 44 Tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN bahwa sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada tanggal 19 Maret 2020 pada angka ke 5 adalah memberikan perlindungan maksimal kepada para tenaga dokter, tenaga medis dan jajaran/pihak lainnya yang berada di Rumah Sakit yang melayanai pasien terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 314 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Kasus Novel Corona Virus di Provinsi Kepulauan Riau. Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.29 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP No.40 Tahun 1991; PP No.67 Tahun 2019; PP No.29 Tahun 2020; Permenkes No.1501/Menkes/Per/X/2010; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan, Penganggaran, Penerima Insentif, Besaran Insentif, Persyaratan Pembayaran Insentif, Tim Verivikasi, Mekanisme Pencairan dan Pembayaran Insentif, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Agustus 2020 - Penjelasan : 0 hlm. Berlaku
Tidak ada Lampiran